ASN di Kepulauan Sumenep Ungkap Adanya Jual Beli Kepangkatan

(FOTO: KM/MOH RAZIN) TRANSAKSIONAL: Ada indikasi tidak sehat dalam pposes kenaikan jabatan di Kepulauan Sumenep.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Salah satu tokoh warga kepulauan Sumenep mengungkap dugaan jual beli pangkat aparatur sipil negara (ASN). Praktik tersebut disebut terjadi di sekolah dasar (SD) di tiga kecamatan. Pelakunya diduga oknum pengawas sekolah. Para korban mulai resah lantaran surat keputasan (SK) kenaikan pangkatnya tidak keluar.

Tokoh masyarakat tersebut berinisial J. Dia merupakan salah satu aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang bertugas di kepulauan.

J menyebut, dugaan jual beli pangkat itu dikondisikan salah satu oknum kepala sekolah di Kecamatan Kangayan. Oknum kepala sekolah di salah satu SD negeri di kepulauan itu berinisial S. Diduga, dia salah satu kepanjangan tangan dari oknum pengawas pendidikan yang bertugas mengkoordinir persyaratan-persyaratan.

Bacaan Lainnya

“Sekarang para korban itu mulai ramai berdatangan ke saya, menanyakan bagaimana SK-nya. Ada tiga kecamatan, kurang lebih 50 orang dengan nominal Rp15 juta per orang,” kata dia saat memberikan keterangan, Kamis (24/2/2022).

Dugaan bisnis kenaikan jabatan itu terjadi di SD di tiga kecamatan, di antaranya Kecamatan Arjasa, Sapeken dan Kangayanan. Nyaris seluruh kepala sekolah mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut.

Bahkan dia menuturkan, oknum pengawas itu berinisial R. Sehingga atas dasar permintaan para korban, dia mencoba mengungkap dugaan praktik tidak sehat itu. Praktik yang mencoreng dunia pendidikan di Kota Keris ini.

“Oknum kepala sekolah itu bertugas penerima berkas persyatatan dengan uangnya, itu kenaikan pangkat untuk tahun ini, periode April. Biasanya SK-nya sudah keluar sekarang, tetapi sayangnya mereka tidak dapat itu,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Agus Dwi Saputra mengaku belum mencium dugaan praktik tidak sedap itu di lingkungan pendidikan. Pihaknya hanya bisa memberikan tindakan jika ada laporan dari masyarakat.

“Selama saya menjabat belum ada seperti itu, laporkan oknum dengan valid, maka kami bakal memprosesnya,” jawab Agus singkat.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.