oleh

ASN Terlibat Kasus Perselingkuhan Keberatan Dipecat

Kabarmadura.id/Sumenep-Tak terima dengan sanksi yang diterima, tiga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagaimana disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) BKPSDM Sumenep Linda Mardiana telah menerima tembusan atas keberatan tersebut.

Dijelaskan Linda, sepanjang tahun 2020 ini, sedikitnya ada dua ASN dari dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan protes terhadap putusan sanksi dari bupati Sumenep.

“Ada yang banding, misalnya kasus yang oknum ASN Bina Marga (Dinas PU Bina Marga Sumenep, red) yang diduga berselingkuh dengan istri orang, tapi putusan tersebut dibenarkan oleh Bapek karena memang tidak terbukti bersalah dia. Sehingga tidak dipecat,” katanya, Selasa (28/7).

Karena tidak bersalah, oknum ASN tersebut per Juni lalu sudah masuk kerja atau beraktivitas normal kembali. Namun dipastikan, penurunan pangkat satu eslon dari jabatan saat ini. Penurunan itu berlaku hingga satu tahun kerja. Dalam artian, berkesempatan untuk naik pangkat lagi.

Sementara untuk pengajuan keberatan kedua, kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh dua oknum ASN di lingkungan Disparbudpora Sumenep dengan pegawai kesehatan di lingkungan Dinkes Sumenep. Bahkan, saat ini selain pengajuan banding ke Bapek, juga ke PTUN.

“Itu tidak terima dengan putusan pemecatan dari pak bupati, sehingga melakukan banding ke Bapek, tapi sebelum ada rekomendasi dari bapek ternyata yang bersangkutan juga mengajukan ke PTUN. Makanya bapek memastikan langkah tersebut salah dan keduanya sudah dipecat,” imbuhnya.

Pihaknya mengkalkulasi, sejak awal tahun hingga Bulan Juni, jumlah hukuman disiplin berat ada 10 kasus, pidana dua kasus, tidak tugas tanpa keterangan empat kasus, pernikahan (poligami) 3 kasus, penyalahgunaan wewenang satu kasus.

“Dari jumlah tersebut yang masih dalam proses penjatuhan sanksi empat kasus, tapi untuk poligami jika diizinkan istri boleh tidak jadi persoalan, tapi jika ASN perempuan jadi istri kedua meski diizinkan oleh istri pertama maka harus dipecat,” pungkasnya. (ara/ong/waw)

Komentar

News Feed