oleh

Atasi PMI Ilegal, Pemkab Sumenep Diminta Membuat Program Khusus Pendampingan

KABARMADURA.ID, SUMENEP  -Pekerja migran Indonesia (PMI) melalui jalur tidak resmi di Sumenep dinilai masih banyak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep diminta lebih serius dalam menangani hal itu. Pemkab diminta untuk membuat program pendampingan khusus pencegahan PMI jalur ilegal.

Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumenep Moh. Zaini mengatakan, sudah sering mengumumkan di berbagai media sosial akan bahayanya jalur yang tidak resmi. Namun kenyataanya masih banyak PMI yang mokong dengan menggunakan jalur ilegal.

“Tidak ada program seperti pendampingan dan lainnya,” katanya, Minggu (21/2/2021)

Dia menambahkan, pada tahun ini  sekitar 10 orang lebih yang dapat dipulangkan dengan paksa. Sedangkan pada tahun 2020 lalu ada sebanyak 191 PMI yang dipulangkan secara paksa.

“bekerja menggunakan jalur resmi penting untuk dilakukan supaya nantinya tidak terlantar ketika berada di luar negeri,” paparnya.

Zaini mengutarakan, PMI ilegal tidak mendapat tunjangan dan jaminan dari pemerintah. Tetapi, Pemkab Sumenep tetap memfasilitasi pemulangan, baik yang ilegal maupun yang legal.

“Itulah komitmen kami mulai sejak dulu,” ucap dia.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri mengaku, kecewa atas dinas terkait, yang tidak serius dalam mengurus PMI ilegal. Seharusnya bisa mengantisipasi dengan program pencegahan, salah satunya pendampingan maupun gencar melakukan sosialisasi. “Saya contohkan misalnya, membentuk pendamping PMI. Para pendamping dapat mengawasi dan mengevaluasi,” tegasnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mendesak untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan. Hal itu untuk mengantisipasi melonjaknya angka pekerja migran ilegal. Selain itu harus ada kesadaran dari masyarakat, serta pemkab juga lebih serius dalam menangani PMI ilegal. (imd/mam)

 

 

Komentar

News Feed