oleh

Aturan Baru, PPK Dilarang Jabat 2 Kali Beruntun

Kabarmadura.id/Sumenep-Jelang perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK), muncul aturan baru mengenai persyaratannya. Yakni, tidak menjabat secara berturut-turut. Alasannya, berdasarkan surat edaran KPU pusat yang mengatur rekrutmen PPK.

Komisioner KPU Sumenep Rafiki Tanzil mengatakan, surat yang dimaksud bernomor Nomor 12/PP.04.2 -SD/01/KPU/1/2020 mengenai pembentukan PPK dalam pemilihan serentak tahun 2020 yang sifatnya disegerakan.

“Surat itu turun pada 10 Januari 2020 yang bersifat penting dan disegerakan,” katanya, Senin (13/1/2020).

Dijelaskan, surat tersebut menyusuli surat KPU Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2 -SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember perihal ralat surat Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tentang pembentukan dan masa kerja PPK,PPS,PPDP dan KPPS pada pemilihan serentak tahun 2020.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020, bahwa pembentukan PPK dilaksanakan pada 15Januari hingga 14 Februari 2020.

“Saat ini KPU Sumenep sudah siap dan sudah membentuk tim sebanyak 10 orang untuk persiapan perekrutan PPK,” ujarnya.

Mengenai aturan baru, dirinya menjelaskan, persyaratan PPK sama seperti persyaratan sebelumnya. Namun, ada penambahan aturan, yakni penghitungan jabatan anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam jabatan yang sama.

PPK, PPS dan KPPS yang telah menjabat 2 kali peeiode berturut-turut dalam pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan periodesasi tertentu.

Yakni, periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008, periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013, dan periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018, periode keempat dimulai pada tahun 2019.

“Saya harap peryaratan baru dapat dipenuhi,” tuturnya.

Tanzil menjelaskan, jadawal penyerahan berkas pada 18 hingga 24 Januari 2020. Diharapkan tidak ada perpanjangan waktu dalam artian kuota di masing -masing kecamatan minimal 10 pendaftar atau 2×5. Sebab, perekrutan PPK yang masing-masing kecamatan mengambil 5 orang.

“Ke depan, kami terus melakukan persiapan yang matang agar tidak keteteran,” pungkasnya. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed