Aturan Pilkades Miliki Celah untuk Pungli

  • Whatsapp
MENUNGGU: Suasana pelaksanaan pilkades serentak tahun 2018 lalu.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019, sudah pada tahapan pendaftaran. Namun, proses pesta demokasi desa itu tercoreng adanya dugaan pungutan liar (pungli).

Berdasarkan aduan masyarakat yang dilayangkan kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan beberapa waktu lalu, terjadi praktik pungutan ilegal sebesar Rp25 juta kepada setiap calon kepala desa (cakades).

Sayangnya, laporan yang langsung diterima Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail itu tidak diungkap secara gamblang mengenai lokasi desa dan oknum yang melakukan pungutan.

Ismail langsung buru-buru mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan masalah tersebut. Sebab menurut dia, praktik pungutan tersebut tidak tertuang dalam aturan, baik peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup)  yang mengatur pilkades.

Bahkan, Ismail sudah mengeluarkan dugaan, pungutan yang ditengarai dari panitia pilkades itu sebagai jaminan untuk keseriusan para calon dalam ikut menjadi kontestan cakades. Sebab, telah disepakati anggota dewan permusyawaratan desa (DPD) dan pihak panitia pilkades.

“Laporan yang disampaikan ke kami adalah, pungutan itu sudah masuk di tata tertib, dan sudah  melalui kesepakatan di DPD dan panitia,”jelasanya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, menurut politisi Partai Demokrat ini, ada celah dari aturan tentang pilkades yang bisa dimanfaatkan untuk praktik pungli. Namun dia menegaskan, adanya praktik yang tidak sesuai dengan aturan itu, bisa bermanfaat untuk menghindari calon-calon bayangan.

Calon bayangan dimaksud, yang tidak berniat mencalonkan diri dan hanya jadi aktor untuk memecah suara lawan politik atau karena adanya calon tunggal. Sebab, dalam regulasi tentang pilkades, mulai undang-undang hingga peraturan bupati, mengatur tentang jumlah calon minimal dua orang dan maksimal 5 orang.

Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menindaklanjuti laporan warga itu. Alasannya,  karena ada tim dari pemkab yang bisa meberikan keputusan apakah perbuatan yang dimaksud bernar atau salah.

“Yang jelas tidak ada dalam aturan, meskipun dibolehkan ada muatan lokalnya di desa itu, tetapi itu nanti tim pengawas kabupaten yang bisa memberi penilaian atau kordinasi ke bawah,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ach. Faisol belum berhasil dikonfirmasi terkait hal itu. Saat dihubungi Kabar Madura melalui sambungan selulernya, tidak direspon.

Saat ini, pelaksanaan pilkades serentak di Pamekasan sudah masuk pada tahapan pendaftaran. Terdapat 93 desa di 13 kecamatan di Pamekasan yang menjadi peserta pilkades. Rencananya, pesta demokrasi itu akan diselenggarakan pada 11 September 2019 mendatang. (rul/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *