oleh

Badan Keuangan Daerah Pamekasan Akui “Buta” Data Tanah Kas Desa

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, didesak untuk segera melakukan pendataan terhadap tanah kas desa (TKD) yang ada di 13 kecamatan. Hal itu untuk menghindari, penggelapan TKD sebagai kekayaan daerah oleh oknum tidak bertanggung jawab. Terlebih, selama ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku pengelola aset, mengaku “buta” terhadap data TKD.

Angaota Komisi I DPRD Pamekasan Andi Suparto mengatakan, pendataan terhadap aset tanah kas desa (TKD), yang juga menjadi kekayaan daerah harus segera dilakukan. Dirinya khawatir, jika pemkab tidak segera melakukan pendataan, TKD akan dikuasai oleh perseorangan.

Terlebih menurut Andi, selama ini pihaknya sering mendapat laporan dari warga, jika TKD sudah beralih fungsi menjadi lahan pribadi. Padahal, TKD itu seharusnya difungsikan untuk kepentingan masyarakat di desa.

“Banyak laporan dari masyarakat saat ini banyak tanah kas desa yang dikuasai oleh perseorangan,” katanya senin (6/5)

Politikus PAN itu menilai, penguasaan terhadap TKD menjadi kekayaan pribadi sangat terbuka lebar.  Hal itu terjadi akibat pemerintah daerah tidak memiliki data kongkrit dari tanah kas desa itu sendiri. Apalagi ada sebagian TKD yang berada di daerah luar wilayah desa itu sendiri.

Andi mendesak, agar pemkab segera melakukan pendataan terhadap asset daerah tersebut. Bahkan jika perlu, pihaknya menyarankan pemkab untuk membuat sertifikat atas TKD secara serentak, agar aset desa itu benar-benar terselamatkan.

“Kalau tanah kas desa ini tidak ditertibkan, tidak menutup kemungkinan tanah itu bisa dihilangkan,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Aset  Badan Keunagan Daerah (BKD) Imam Wahyudi mangaku, masih banyak TKD yang belum disertifikat. Alasannya, pihaknya masih fokus untuk memproses tanah pemkab yang lain, seperti tanah Sekolah Dasar (SD).

Apalagi Imam mengakui, jika selama ini pihaknya tidak memiliki data kongkrit terhadap tanah kas desa yang ada di masing-masing desa. Sehingga, pihaknya kesulitan untuk menerbitkan sertifikat terhadap tanah kas desa tersebut. Kendati demikan, Imam mengungkapkan, rencana penerbitan sertifikat atas TKD, saat ini sudah mulai digarap dari  Kelurahan Bugih Pamekasan.

“Data tanah kas desa itu ada di mana. Kami belum mengetahui secara komprehensif, padahal data itu sangat penting untuk menginventarisir aset pemkab,” kilahnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari BKD, Pamekasan saat ini memiliki 1.537 bidang tanah. Sebanyak 603 bidang tanah sudah bersertifikat atas nama pemkab. Sementara yang masih belum bersertifikat sebanyak 934 bidang tanah. (km45/pin)

Komentar

News Feed