oleh

Badan Pertanahan Nasional Belum Terima Pengajuan Aset Pemkab Pamekasan

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Kabar adanya pendaftaran aset tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) masih simpang siur. Badan Keuangan Daerah ( BKD) Pamekasan mengaku telah mengajukan 24 Aset Tanah Pemkab ajukan melalui program PTSL dalam rangka kantongi sertifikat. Namun, pihak ATR/BPN mengaku belum menerima pengajuan dari BKD.

Imam Wahyudi, Kepala Bidang (Kabid) Aset BKD Pamekasan menyampaikan, dirinya mengaku telah mengajukan 24 Aset negara itu diajukan ke BPN Pamekasan pada Kamis (12/4). Imam menjelaskan, 24 tanah itu  terletak di kecamatan Waru, Kadur, Pademawu, dan Kecamatan Batu Marmar. Pihaknya hanya mengajukan 24 bidang tanah karena memang dibatasi oleh pihak BPN dalam program PTSL.

“Kecamatan Waru misalnya di SDN Bujur 2, di Kecamatan Batu Marmar misalnya di SDN Tamberu 1, Kecamatan Kadur misalnya di SDN kertagena Laok 1 dan di Kecamatan Pademawu misalkan di SDN Pagagan 1,” ucap Imam.

Dirinya mengaku tanah yang belum bersertifikat  pada umumnya yang berkenaan dengan Dinas Pendidikan seperti di Sekolah Dasar. Sebagaimana diketahui, jumlah tanah Pemkab Pamekasan 1.537 bidang tanah. Adapun yang sudah bersertifikat atas nama pemkab masih 603 bidang tanah sedangkan yang masih belum bersertifikat sebanyak 934 bidang tanah.

Menanggapi hal itu, pihak BPN mengaku tidak ada pengajuan PTSL. Menurutnya,  sampai saat ini masih belum ada laporan tentang pendaftaran aset tanah pemkab.

“Saya belum menerima berkas terkait tanah pemkab itu,” kata Andri Satriyo, Kasubag TU BPB Pamekasan, Senin (22/4).

Adri berharap jika tanah itu pemkab tersebut  ingin diajukan diharapkan lengkap sehingga pihaknya dapat memproses sertifikat dengan cepat.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengutarakan untuk PTSL yang baru ini, tanah kas pemkab boleh diajukan sebagai program PTSL. Pembangunan pun dapat dilakukan secara lebih efisien. Nantinya, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan lahan dengan biaya yang lebih rendah.

“Jikalau tidak menyalahi aturan, sebaiknya tanah pemkab itu didaftarkan sertifikat. Kalau tanah kas desa tentu masuk PTSL,” ujarnya.(km45/pai)

Komentar

News Feed