KABARMADURA.ID | SURABAYA-Sejumlah massa yang tergabung dalam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur (Jatim) memberi rapor merah kepada Forkopimda Jatim.
Puluhan massa aksi itu memberi rapor merah kepada Forkopimda Jatim dimulai dari aksinya di depan Polda Jatim, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Surabaya, Kamis (25/5/2023). Mereka menyebut Forkopimda Jatim tidak konsisten dalam mengemban dan melaksanakan amanat rakyat Jawa Timur.
“Terkhusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, kami menilai sekarang sudah tidak konsisten dalam mengemban amanah dan kepercayaan rakyat. Mereka lupa dengan janji-janji politiknya, sehingga banyak kejadian yang mengganjal di Provinsi Jawa Timur yang tidak mampu dicegah oleh Pemprov Jatim,” kata ketum Badko HMI Jatim Achmad Surya Hadi Kusuma.
Dia menyampaikan, setidaknya ada persoalan tidak dapat diselesaikan oleh Forkopimda Jatim, di antaranya Forkopimda Jatim tidak maksimal dalam memberikan pengawasan intern terhadap realisasi program dana hibah di Jawa Timur, sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor).
Kemudian, khusus aparat penegak hukum, tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik dan tidak mampu melakukan pencegahan terhadap tipikor dana hibah, sehingga KPK RI turun langsung melakukan OTT terhadap oknum pelaku kasus tersebut.
“Forkopimda Jatim tidak mampu mencegah dan mengawasi maraknya peredaran rokok dan minuman ilegal di Jawa Timur, sehingga menjadi daerah dengan kasus terbesar penjualan rokok dan minuman ilegal se Indonesia. Tidak mampu mengawasi tambang ilegal yang mengakibatkan rusaknya lingkungan serta kebocoran anggaran negara,” terangnya.
Selain itu, kata Surya, Forkopimda Jatim tidak konsisten melaksanakan pembinaan terhadap perkembangan petani garam, sehingga banyak oknum mafia garam di Jawa Timur yang merusak harga garam petani.
“Terakhir, kami menilai, tidak tegas dalam memberikan pengawasan terhadap penyaluran Dana BOS dan PIP untuk SLTA sederajat di Jawa Timur, yang menyebabkan terjadinya korupsi di dunia pendidikan,” jelasnya.
Surya menegaskan, aksi yang dilakukannya merupakan bentuk kepedulian dan pengawasannya sebagai kaum akademis terhadap pemerintah. Hal itu juga sudah hasil dari kajian-kajian yang dilakukan, sehingga perlu untuk dikritisi agar pemerintah dalam hal ini Forkopimda Jatim segera memperbaiki instansi maupun institusinya agar bekerja lebih baik.
“Untuk itu, dari aksi ini, kami juga mengimbau kepada seluruh HMI Cabang di seluruh Jawa Timur juga aktif melakukan kajian-kajian dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dan menyuarakan kepentingan rakyat,” kata mahasiswa S2 Ilmu Politik UNAIR Surabaya itu.
Diketahui, aksi yang dilakukan aktivis HMI itu, digelar di tiga tempat berbeda. Pertama aksi dilakukan di depan Polda Jatim, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Surabaya. Kemudian ke Kejati, dan terakhir ke Pemprov Jatim.
Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Moh. Hasanuddin
