oleh

Bahas Raperda Perlindungan Anak, Komisi D Usulkan Pemkab Bentuk KPAI

Kabarmadura.id/Bangkalan-Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bersama Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Bangkalan, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan mengusulkan agar membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat 5.

“Kami mendorong agar Pemkab Bangkalan untuk membentuk KPAI di Bangkalan,” katanya, Senin (3/8/2020).

Masih menurut Nur Hasan, hal itu agar Pemkab Bangkalan tidak salah secara undang-undang. Meski pihaknya tidak akan menormakan pasal yang dicantumkan, dia meminta agar bupati bisa membentuk KPAI jika itu memang benar-benar dibutuhkan.

“Tetapi jika tidak dibutuhkan secara substansi, tidak masalah. Tapi kami tidak akan mencoret pasal mengenai perlindungan anak tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DKBP3A Bangkalan Amina Rachmawati mengatakan, dengan masifnya kekerasan pada perempuan dan anak, pihaknya akan memberikan perhatian yang besar kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak melalui rumah aman. Namun, untuk mewujudkan rumah aman itu, yang selama ini belum dimiliki oleh Bangkalan, pihaknya masih menunggu raperda menjadi perda.

Mantan Kepala Disnaker Bangkalan tersebut mengungkapkan, kejadian tersebut sebisa mungkin akan menekannya. Motif kekerasan perempuan dan anak ini, kata Amina, tergantung dari akhlak pada diri masing-masing dan kontrol dari masyarakat.

“Peran pendidikan dan keluarga juga diperlukan. Terlebih pendidikan karakter di semua lingkungan,” tandasnya. (ina/pai)

Komentar

News Feed