Bakesbangpol Sampang Ajak Tokoh Masyarakat Bersama Perangi Rokok Ilega

  • Whatsapp
KM/SUBHANGGANDENG SEMUA ELEMEN: Bakesbangpol Sampang gelar sosialisasi ketentuan bidang cukai dan DBHCHT kepada tokoh masyarakat, Kamis (25/11/2021).

KABARMADURA.ID/SAMPANG-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang getol sosialisasikan ketentuan bidang cukai dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) kepada semua elemen. Teranyar, Bakesbangpol Sampang mensosialisasikannya dengan melibatkan  para tokoh masyarakat di aula Hotel Panglima, Kamis (25/11/2021).

Tujuannya, memberikan pengetahuan, meningkatkan pemahaman dan wawasan semua elemen masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, DBHCHT dan peredaran rokok ilegal, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sampang. 

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Para pemateri yang dihadirkan terdiri dari berbagai unsur, meliputi pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madura, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang serta Bagian Perekonomian Setkab Sampang.  Juga diikuti oleh puluhan tokoh masyarakat dan perwakilan kelurahan se-Sampang.

Kepala Bakesbangpol Sampang Anang Djoenaedi Santoso berharap, para tokoh masyarakat dan perwakilan kelurahan bisa tahu dan memahami tentang ketentuan perundang-undangan cukai dan dapat mengerti terkait barang-barang yang dikenakan bea cukai serta rokok ilegal.

Sehingga para tokoh masyarakat tersebut, timbul kesadaran untuk tidak menggunakan atau memperjualbelikan produk-produk rokok ilegal. Sebab, tindakan tersebut melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berpotensi pidana yang dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Kami minta agar para tokoh masyarakat ini bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil sosialisasi cukai dan DBH CHT ini kepada warga yang lain dan bersama-sama stop rokok ilegal,” tuturnya.

Anang juga menegaskan, guna mengatasi persoalan rokok ilegal tersebut, harus bersinergi antara semua pihak terkait dan elemen masyarakat, khususnya para tokoh masyarakat di berbagai wilayah.

Adapun dasar hukum ketentuan perundang-undangan cukai dan DBHCHT itu, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/Pmk.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

“Kami harap tokoh masyarakat dari berbagai wilayah ini terus bersinergi dalam memberantas peredaran rokok ilegal, sehingga pelanggaran cukai dan rokok ilegal ini dapat terus kita minimalisir secara bersama-sama,” terangnya. 

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *