Baliho Politisi Kerap Melanggar Aturan Izin Reklame

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) ILEGAL: Reklame tidak berizin berisi gambar anggota DPR RI kembali terpasang di Jalan KH. Agus Salim, Pamekasan.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Tindakan pemasangan reklame tanpa izin masih kerap terjadi di Pamekasan. Reklame ilegal tersebut sebagian besar berisi gambar seorang politisi. Mulai dari politisi nasional, politisi regional hingga politisi lokal.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan telah menurunkan sejumlah reklame ilegal yang dipasang di sejumlah titik strategis di seputaran Kota Pamekasan. Namun, kendati sudah ditertibkan, reklame ilegal masih kerap ada.

Kali ini, reklame ilegal terpasang di Jalan KH. Agus Salim Pamekasan. Tepat di depan Bakso Goyang Lidah terpasang reklame berisi gambar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Slamet Ariyadi. Slamet sendiri merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker) Pamekasan Supriyanto mengungkapkan, reklame berisi gambar Slamet Ariyadi itu tidak mengantongi izin. Itu artinya, reklame tersebut tidak membayar pajak.

“Kami sedang membahas mulai tadi. Akan kami sampaikan ke Satpol PP agar ditertibkan,” ungkap pria yang akrab dipanggil Supri itu.

Sebelumnya, di lokasi yang sama sempat terpasang reklame berisi gambar Ketua DPR RI, Puan Maharani. Reklame itu juga dikonfirmasi tidak mengantongi izin. Namun, Satpol PP Pamekasan sudah menurunkan reklame itu.

Kepala Seksi (Kasi) Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan, Hasanurrahman mengaku sudah mengambil dokumentasi reklame itu untuk dikonfirmasi terkait legalitasnya. Namun, untuk menertibkannya masih menunggu rekomendasi dari DPMPTSP Naker.

“Kalau tidak berizin, kami tinggal menunggu rekom saja. Kalau sudah ada rekom dari perizinan bahwa itu tidak berizin, akan kami tertibkan,” ucap pria yang akrab dipanggil Ainur itu.

Ainur meyakini, pemasangan reklame tidak berizin itu dilakukan saat malam hari, sehingga tidak diketahui oleh Satpol PP. Sebelum ditertibkan, dia mengaku akan mengkonfirmasi pihak pemasang terlebih dahulu. Pemasang akan diberi waktu untuk mengurus izin. Jika izin tidak kunjung diurus, maka terpaksa reklame akan diturunkan.

Sebab menurutnya, pihaknya dan DPMPTSP Naker tidak kurang melakukan sosialisasi terkait kewajiban mematuhi aturan, termasuk dalam hal perizinan pemasangan reklame. Namun, masih banyak pihak yang tidak mengindahkan aturan tersebut.

“Secara aturan, sebelum memasang, pemasang reklame harus membawa materi reklame ke perizinan. Nanti dari perizinan ada legalitasnya,” terang Ainur.

Kepada Kabar Madura Slamet Ariyadi mengaku tidak mengetahui pemasangan reklame berisi gambarnya. Dia mengaku tidak pernah memerintah orang untuk memasang baliho. Namun dia menyebut, seseorang yang mengaku pemilik reklame menawarkan untuk memasang baliho berisi gambarnya. Tanpa berpikir panjang, dia mengizinkan.

“Kemarin pemilik reklame itu menelepon saya, yang memasang yang punya reklame. Bilang mau pasang reklame ya saya iyakan. Saya tidak tahu kalau itu harus berizin,” ucap Slamet melalui saluran telepon.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *