Banggar Pelototi Realisasi Anggaran Covid-19 di Kabupaten Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST FOR KM) ATENSI: Tim Banggar DPRD Sampang gelar rakor dengan tim satgas untuk mempertanyakan realisasi anggaran pencegahan penanganan wabah Covid-19.

Kabarmadura.id/Samapang-Untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan realisasi anggaran pencegahan penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Sampang, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Sampang, menggelar rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satgas Sampang. Hal itu untuk mengetahui realisasi dan pemanfaatan anggara penanganan Covid-19 puluhan miliar itu.

Alhasil, Anggota Banggar DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni mengaku, pihaknya menemukan sejumlah sajian data yang tidak bisa dijabarkan sebagai rasionalisasi anggaran yang telah terserap dalam upaya meminimalisir sebaran wabah Covid-19 di daerah yang berjuluk Kota Bahari itu. Selama beberapa bulan terakhir ini, tim satgas sudah melakukan pengajuan dan serapan, tapi tidak bisa menjelaskan dan menjabarkan secara rinci.

Bacaan Lainnya

“Ini kan aneh, sudah mengajukan dan melakukan serapan, tapi tim satgas malah tidak bisa menjelaskan secara rinci dan detail, kalau begini kami (Banggar, red) ini sama saja berbicara dengan kumpulan para peramal, merealisasikan tapi tidak bisa menjelaskan,” kesalnya.

Selain itu, politisi muda dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, terdapat sajian data yang diduga bermasalah, di sisi lain juga ditemukan adanya serapan anggaran yang difokuskan kepada relawan dan tenaga medis, tetapi hingga kini malah tidak terealisasi.

Lanjut Bung Fafan (sapaan akrabnya), Pemkab Sampang telah menyediakan anggaran pengadaan alat pelindung diri (APD) sebesar Rp2,2 miliar untuk pengobatan habis pakai dan alkes. Namun pada saat dirinya melakukan sidak beberapa waktu lalu, masih melihat petugas yang menggunakan masker dengan membeli sendiri.

“Kami pernah menerima laporan bahwa masih ada sejumlah tenaga medis dan relawan Covid-19 di lapangan belum menerima upah. Kami minta jaminan keselamatan bagi para tenaga medis dan relawan di lapangan ini juga diperhatikan, salah satunya APD yang memadai,” terangnya.

Sambung dia, pada agenda rapat koordinasi selanjutnya, pihaknya meminta TAPD dan Tim Satgas agar semua data dapat dipersiapkan antara sajian data beserta rinciannya, sehingga keterbukaan informasi proses penanganan wabah Covid-19 dapat diketahui oleh masyarakat luas dan transparan.

Sementara itu, Ketua TAPD Sampang Yuliadi Setiawan menegaskan, pada rakor dengan tim Banggar terkait penanganan dan serapan anggaran Covid-19 itu, pihaknya mengaku menugaskan secara langsung dinas-dinas terkait yang melakukan penanganan dari berbagai sisi, salah satunya dinkes, BPBD, diskominfo, dishub dan beberapa dinas terkait lainnya.

Lanjut dia, soal keterbukaan informasi kepada publik terkait proses penanganan dan anggaran untuk bencana non alam itu, pihaknya berjanji dan menjamin akan terus transparan.

“Hasil rakor kemarin, memang masih ada ketidakpuasan dari Tim Banggar soal perincian realisasi anggarannya, tapi hal itu sudah disepakati dan akan ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya dan komisi kemitraan terkait lainnya,” bebernya. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *