oleh

Bangkalan Belum Putuskan PSBB, Masih Fokus Perketat Isolasi Mandiri

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Banyaknya pemudik dari anak buah kapal (ABK) atau pekerja pelayaran yang tiba di Bangkalan, semakin menambah daftar panjang pasien Covid-19. Dari 20 pasien, 14 di antaranya merupakan kluster pelayaran yang datang atau transit ke Bangkalan. Hal itu menambah beban bagi Tim Gugus Tugas (Timgas) Penanganan Covid-19 Bangkalan.

Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan masih belum berencana menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Salah satu alasannya adalah membutuhkan anggaran besar. Untuk itu, yang bisa dilakukannya adalah terus melacak orang yang kontak dekat dengan pasien terinfeksi Covid-19 atau orang dalam resiko (ODR).

Saat ini, pelacakan ODR klaster pelayaran semakin meluas. Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan menganjurkan seluruh pekerja pelayaran yang pulang untuk melakukan isolasi mandiri.

Untuk menerapkan dan mendisplinkan mereka, kata Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo, akan memberikan stiker keterangan sedang melakukan isolasi mandiri di setiap rumah pemudik dari pelayaran. Hal tersebut sebagai langkah dalam memutus penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

“Warga Bangkalan yang identitasnya bekerja sebagai pelaut, khususnya pelayaran. Akan kami sapu bersih dengan pemeriksaan rapid tes, termasuk keluarganya,” ujarnya.

Untuk pekerja pelayaran yang yang akan datang, Timgas Penanganan Covid-19 berencana langsung melakukan isolasi di Balai Diklat milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan. Jika Balai Diklat penuh, dia menghimbau agar melakukan isolasi di rumah.

“Kami akan memberikan tanda, entah berupa stiker atau apapun yang bisa menandai bahwa rumah ini penghuninya sedang melakukan isolasi mandiri,” tutur mantan kepala Puskesmas Blega ini.

Penanda tersebut, menurut Yoyok, agar semua masyarakat, khususnya tetangga, bisa mengawasi dan memberikan peringatan.

“Kalau kami menghentikan angka peningkatannya sulit, itu langkah kami sebagai cara memutus mata rantai penyebaran,” paparnya.

Sedangkan kesulitannya dalam menghentikan angka peningkatan pasien covid-19 di Bangkalan, kata Yoyok, karena penduduk di Bangkalan memiliki mobilitas tinggi, bahkan yang tinggal di Bangkalan bukan hanya penduduk asli Bangkalan.

“Penerapan isolasi di Balai Diklat untuk klaster pelayaran ini akan kami terapkan mulai pekan ini. Sebab, kami sudah koordinasi dengan puskesmas dan pihak kecamatan,” ungkapnya.

Sementara itu, per tanggal 13 Mei 2020, tercacat setidaknya ada 39 pekerja pelayaran yang tiba di Bangkalan. Semuanya memiliki identitas sebagai penduduk Bangkalan.

Menurut, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, Ariek Moein, semua ABK yang datang telah diperiksa di pos check point dan monitoring di desa Morkepe, Labang.

“ABK ini berasal dari Jerman dan Belanda,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengatakan, terus melacak ODR dari klaster pelayaran. Bahkan dia berencana melakukan rapid tes kepada seluruh ABK yang telah datang. Jika diketahui reaktif Covid-19, maka diwajibkan melakukan isolasi di Balai Diklat.

“Kami juga akan berencana melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan pekerja ABK, seperti PT Dog Yard,” tandasnya.

Sedangkan terkait PSBB, bupati yang biasa disapa Ra Latif ini mengaku belum bisa menerapkannya. Alasannya, selaih butuh tenaga ekstra, juga membutuhkan dana atau anggaran yang tidak sedikit.

“Kalau PSBB diterapkan di Bangkalan, kami butuh penanganan lebih ekstra lagi. Bisa 3 kali lipat dari penanganan yang sekarang,” ujarnya.

Meski begitu, wacana PSBB telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) dengan Forkopimda Bangkalan beberapa kali. Dari hasil rapat tersebut, disimpulkan bahwa masih butuh koordinasi dan komunikasi lagi dengan pihak-pihak yang akan terlibat.

“Kami sudah membahas itu dengan Forkopimda dalam beberapa kali rakor, tapi masih butuh pembahasan lagi yang matang,” terang Mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan ini.

Terpisah, Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra menuturkan, pembahasan PSBB di Bangkalan belum disepakati. Menurutnya, saat ini mengenai penerapan PSBB belum kembali dirapatkan oleh Timgas Penanganan Covid-19 Bangkalan.

“Belum dirapatkan oleh tim gugus tugas,” jawabnya.

Sedangkan langkah yang diambilnya, mencegah masyarakat Bangkalan masih banyak tidak menerapkan physhical distancing dan banyaknya warga yang pulang kampung. Kegiatannya dilakukan dengan imbauan, sosialisasi, patroli penbubabaran kerumunan dan penyekatan jalan.

“Tanpa lelah terus kami lakukan. Termasuk memperkuat gugus tugas didesa dengan gandeng relawan-relawan,” jelasnya.

Terkait sanksimua, hanya dibuatkan surat pernyataan.

“Ya sudah pernah kami bawa ke Mapolres untuk didata dan buat pernyataan,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed