Bangkalan Butuh Rp134 Miliar untuk Gelar Pilkada 2024

(FOTO: KM/DOKUMEN) DICADANGKAN: Anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bangkalan tahun 2024 diajukan senilai Rp134 miliar.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Kebutuhan anggaran pemilihan kepala daerah di Bangkalan diperkirakan mencapai Rp134 miliar. Dana tersebut sudah dicadangkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan dalam tiga tahun ke depan.

Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin menyampaikan, pengajuan rencana kebutuhan dana yang sudah disampaikan ke Badan kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bangkalan mencapai Rp93,7 miliar.

Dana tersebut sudah mencakup semua kegiatan, baik proses pembelanjaan logistik gaji panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Bacaan Lainnya

Bahkan, jika mengacu dari jumlah sumber daya manusia (SDM), jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan jumlah kecamatan hingga desa dan penduduk sesuai domisili, estimasi anggarannya diakui lebih tinggi.

“Estimasi ini memang lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan (pilkada, red) tahun 2018 lalu. Karena, satu honor PPK sampai KPPS itu ada kenaikan gaji hingga dua kali lipat,” ucapnya.

Selain honor, pengadaan logistik, kertas suara dan lainnya juga naik 10 persen. Sehingga, dipastikan biaya pelaksanaan pilkada akan membengkak.

“Kami sudah meminta kepada legislatif agar rancangan peraturan daerah (raperda) dan sudah akan dimulai cadangannya tahun ini,” kata Zainal.

Sedangkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan Musta’in Saleh juga mengajukan estimasi biaya khusus pengawas dan honorarium.  Nilainya sekitar Rp31 miliar. Besarannya sudah dihitung berdasarkan penambahan TPS dan kenaikan gaji pengawas. Nominalnya juga naik jika dibandingkan pilkada sebelumnya, karena hanya Rp12,5 miliar.

“Kenaikan hampir 100 persen ini, akibat bertambahnya jumlah pemilih tahun 2024 nanti. Sehingga jumlah TPS juga akan bertambah,” tambahnya.

Musta’in merinci, jika semula TPS hanya sekitar 1.840, di tahun 2024 diprediksi sekitar 2.500 TPS. Begitu pula dengan jumlah SDM, mulai tenaga pengawas tingkat kecamatan hingga desa diperkirakan membutuhkan sekitar 3 ribu pengawas.

“Ini juga terjadi dengan honorarium, karena ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, harus ada kenaikan, harus lebih dari UMK Bangkalan,” ujar Mustain.

Kenaikan tertinggi adalah honor untuk pengawas ad hoc, mulai panwascam desa hingga pengawas TPS. Jika sebelumnya honorar panwascam hanya Rp1,8 juta, untuk tahun 2024, Bawaslu harus menganggarkan Rp2,2 juta.

“Kami hitung secara maksimal, karena jika nanti ada kekurangan, kami tidak perlu mengajukan lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Bangkalan Bambang Setiawan melakui Kabid Hal Amir Lutfi menyampaikan, kebutuhan perencanaan dana yang diajukan itu belum final. Masih perlu kajian untuk disampaikan kepada tim anggaran Pemkab Bangkalan.

“Kalau yang diajukan ke kami memang iya benar, tapi belum tahu, karena masih akan dikaji di tim anggaran,” ucapnya.

Mengenai pencadangan dananya, sudah ditetapkan dalam perda. Sehingga mulai tahun 2022, sudah bisa menyimpan dana cadangan untuk pilkada. Tetapi dia mengaku tidak tahu nilai yang dicadangkan, karena langsung disiapkan oleh tim anggaran dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan.

“Kalau berapa yang kira-kira bisa disiapkan pemerintah saya tidak tahu, yang jelas tahun ini sudah mulai dialokasikan,” ungkap Bambang.

ESTIMASI BIAYA PILKADA 2024 BANGKALAN

Biaya pemilihan di KPU; Rp93,7 miliar

Biaya pengawasan di Bawaslu; Rp31 miliar

Biaya pengamanan di Polres Bangkalan; Rp7 miliar

Biaya pengamanan di Kodim Bangkalan; Rp2 miliar

Total estimasi biaya pilkada 2024; Rp134 miliar

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.