Bangkalan, Pamekasan dan Sampang Peringkat Tiga Besar Tunggakan Listrik Tertinggi di Jatim

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) PARAH: Tunggakan pelanggan PLN di Bangkalan mencapai Rp1,1 miliar. Penerapan aturan pemutusan sambungan seolah tidak berguna, saat ditagih petugas yang disalahkan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat Bangkalan dalam membayar tagihan listrik,  menjadi atensi bagi PLN. Sebab, penerapan sanksi pencabutan sambungan listrik seolah tidak membuat jera. Bahkan, Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Ranting Bangkalan mencatat, akumulasi tunggakan itu mencapai Rp1,1 miliar.

Salah satu pelanggan PLN di Kecamatan Kamal, Rohim, menyampaikan, ada banyak KwH meter yang tidak dicabut meski kadang tidak ditempati. Dia mempertanyakan, jika memang harusnya ada sanksi pembongkaran KwH meter, seharusnya bisa diterapkan di semua wilayah.

Bacaan Lainnya

“Saya pernah jadi korban pembongkaran karena tidak sanggup bayar, tapi kelihatannya kalau di desa malah ada yang nunggak hingga 6 bulan,” ungkapnya.

Kata Rohim, pihak PLN seharusnya lebih tegas. Bahkan, jika perlu, menggandeng aparat. Sebab, banyak yang merasa iri, ketika sama-sama menunggak, tetapi pemberlakuan aturan kadang tidak sama.

Sementara itu, Manajer ULP PLN Ranting Bangkalan, Hari Purnomo menyampaikan, jumlah tagihan listrik tersebut tertinggi se-Jawa timur (Jatim). Di bawah itu, ada ULP PLN Ranting Waru, Pamekasan dan Ketapang, Sampang.

“Yang paling tinggi ada di Madura, semua di tiga wilayah. Bangkalan yang menjadi paling tinggi,” katanya.

Padahal pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pelanggan yang masih memiliki tunggakan listrik. Menurut dia, masyarakat Madura punya karakter unik. Ketika ditagih, malah mereka marah-marah, seakan petugas yang salah.

Menurut aturan, meteran listrik bisa dicabut jika tunggakan sudah tidak dibayar tiga bulan. Sementara di Bangkalan, sudah melebihi dari ketentuan yang ada. Namun, karena keunikan itu, sanksi seolah menjadi tidak berlaku.

Padahal kantor PLN pusat meminta agar diupayakan nihil tunggakan. Bahkan mereka meminta penerapan sanksi lebih diperketat, jika telat satu bulan, akan diberikan stiker, jika telat 2 bulan, akan diputus sambungan dan jika telat 3 bulan maka KwH meter akan dibongkar.

“Mudah-mudahan usaha pendekatan secara persuasif ini bisa sadar untuk bayar tagihan listrik,” tandasnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *