Bansos Bertubi, BPS Mendeteksi Kemampuan Belanja Masyarakat Justru Menurun

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) BERDAGANG: Penurunan kemampuan belanja diperkirakan dipengaruhi dua faktor,  harga yang semakin naik atau penghasilan yang menurun.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Meskipun penghitungan inflasi di Bangkalan belum dilakukan, namun Badan Pusat Statistik (BPS) Bangkalan telah menganalisa, angka belanja per kapita per tahun Bangkalan turun dari sebelumnya Rp8.718.000 di tahun 2019 menjadi Rp8.610.000 di tahun 2020.

Sejauh ini, peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi acuan untuk bertahan hidup hanya diukur dalam skala umum di Madura.

Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik BPS Bangkalan Yeni Arisanti menyampaikan, bahwa peningkatan ekonomi di Bangkalan diukur dari berbagai sisi,  mulai dari sektor sosial seperti kemiskinan dan kemampuan belanja masyarakat.

“Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, Bangkalan masih rendah,” katanya.

Apalagi turunnya belanja per kapita di tahun 2020, tegas Yeni, menunjukkan kemampuan belanja masyarakat yang juga mencerminkan perkembangan ekonomi. Menurutnya penurunan kemampuan belanja bisa dipengaruhi dua faktor, harga yang semakin naik atau penghasilan yang menurun.

Meski begitu, Bangkalan belum bisa dideteksi tingkat inflasinya. Karena menurut Yeni, penghitungan inflasi hanya diambil satu sampel, yakni di wilayah Madura dan yang menjadi objek adalah Kabupaten Sumenep.

“Bangkalan tidak dihitung, karena memang bukan jadi objeknya,” paparnya.

Menurut Yeni, hanya ada 8 kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi objek penghitungan inflasi. Sedangkan di Madura hanya Sumenep. Keterbatasan tersebut juga dikarenakan jumlah anggaran yang dikeluarkan belum cukup.

Sedangkan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bangkalan Zainal Alim menyampaikan, upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi masyarakat di masa wabah Covid-19 sebenarnya sudah dirancang. Sayangnya, realisasinya terbentur dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai PPKM darurat.

“Kami sudah memiliki rencana dan upayanya, tapi tidak maksimal, karena ada PPKM,” katanya.

Selama PPKM darurat, jelas Zainal, pemerintah hanya bisa mengandalkan dan memaksimalkan peningkatan ekonomi dengan memberi bantuan langsung kepada masyarakat terdampak, baik sembako, ataupun modal usaha.

Setelah kasus infeksi Covid-19 melandai dan kebijakan pemerintah bisa dilakukan penyesuaian, pihaknya akan meminta semua sektor bekerja sama dalam melakukan pemulihan ekonomi, seperti wisata, industri dan perdagangan dan pelayanan. “Nanti akan kami upayakan, sementara kita ikuti dulu kebijakan ini,” terang Zainal. (hel/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *