oleh

Bansos Bukan Bantuan Gaya Hidup

Kabarmadura.id-Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Sampang untuk mendukung upaya penanggulangan wabah Covid-19, tidak selamanya berjalan mulus. Bansos yang disalurkan untuk meringankan beban warga terdampak Covid-19, tidak semua penerima membelanjakan sebagaimana mestinya. Tapi, malah digunakan untuk baju lebaran dan sejenisnya.

Para warga penerima bantuan, baik  BLT DD, BPNT, PKH maupun bansos lainnya yang nilainya mencapai Rp600 ribu, malah dapat mendorong penerima mengalami perubahan gaya hidup.

Karena bantuan itu, sebagian langsung dibelanjakan pakaian hari raya dan semacamnya yang justru mendorong para penerima untuk berkumpul massif di pasar-pasar dan tempat belanja. Alhasil, keinginan pemerintah agar berkumpulnya massa berkurang, justru berbalik saat distribusi bansos sudah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir.

Di sisi lain, sebagian lembaga pemerintah mulai tingkat desa hingga kabupaten, hanya fokus pada proses pendataan dan penyaluran bansos. Namun, kurang masif dalam melakukan upaya penekanan kepada penerima agar mengurangi berkumpulnya massa dan jaga kesehatan sesuai protokol Covid-19 yang berlaku.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi melalui Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan, menanggapi ada penerima bansos yang tidak membelanjakan sesuai peruntukannya itu. Yuli hanya bisa berharap tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat dapat meningkat. Sebab, pihaknya mengaku sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi kesadaran warga relatif tetap rendah.

“Kami sudah sering menyosialisasikan dan mengingatkan penerima bansos ini, agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya. Kalau masih ada yang tidak mematuhi, kami tidak bisa berbuat banyak, hanya mengingatkan dan berharap kesadaran dari penerima,” ucap Yuliadi Setiawan, Selasa (19/05/2020).

Lanjut pria yang akrab disapa Wawan itu, pihaknya melalui OPD terkait hingga pemerintah desa, berjanji akan terus memantau dan mengawasi warga penerima bantuan itu. Harapannya, bantuan itu benar-benar tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk meringankan beban warga terdampak covid-19.

“Prinsipnya, kami harap penerima memiliki kesadaran, karena kami sudah sering menyosialisasikannya. Bahkan, mengingatkan penerima agar memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukannya,” jelas Wawan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Fadol mengatakan, terlepas dari apa yang terjadi di lapangan, itu memang mencerminkan kesadaran masyarakat sangatlah rendah. Padahal, edukasi terkait pemutusan mata rantai persebaran Covid-19 sudah dilakukan oleh banyak pihak.

Kata dia, sekarang ini masalahnya adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, untuk melakukan pencegahan secara mandiri. Akhirnya, Pemkab Sampang mendesak pemdes harus tetap memberi penyadaran tanpa henti, karena pemdes ada di garda terdepan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat di desa-desa.

“Kami kira masyatakat sudah mengerti dan paham tentang bahaya Covid-19 ini, makanya yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kami minta pemdes sudah membentuk satgas Covid-19 di desa masing-masing. Tapi masalahnya adalah kesadaran masyatakat, makanya sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat harus terus digalakkan,” pinta Fadol.

Salah seorang warga Sampang yang tidak menerima Bansos PKH, BPNT, BLT dan semacamnya Moh. Zainal (29) menyarankan, pemerintah harus lebih bijak dan selektif dalam menyalurkan bansos. Karena masih banyak warga yang tergolong sudah mampu, tapi masih menjadi penerima bansos. Di sisi lain, warga yang sangat membutuhkan atau kurang mampu malah terabaikan.

“Sebenarnya, kalau saya pribadi tidak butuh bantuan. Alhamdulillah sudah cukup. Kami hanya meminta pemerintah harus bijak dan selektif dalam menyalurkan bantuan ini,” singkatnya. (sub/nam)

Penerima Bansos Diharap Belanja Sewajarnya

(FOTO: KM/Razin)
BERKERUMUN: Proses realisasi bantuan di PT Pos, masyarakat mengantri.

Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) terhindar dari mewabahnya Covid-19, Bupati Sumenep A Busyro Karim sudah membuat berbagai solusi.

Salah satunya, anjuran agar beragam bansos itu, mulai dari program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial tunai (BST), dan yang lainnya, disalurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19, harus dibelanjakan untuk kebutuhan primer.

“Misalnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok, jangan dijadikan foya-foya seperti dibelanjakan baju dan sebagainya, karena memang adanya bantuan tersebut masyarakat agar kebutuhannya terpenuhi,” katanya, Selasa (19/5/2020).

Bupati dua periode itu juga mengimbau, bahwa wabah tersebut sangat berbahaya dan dampaknya dalam melumpuhkan stabilitas perekonomian masyarakat.

Selain itu, mengimbau agar penyaluran bantuannya  menggunakan tatalaksana kesehatan Covid-19, agar tidak berpotensi memperparah penyebaran wabah. Tatalaksana kesehatan yang dimaksud, adalah mengatur perkumpulan masyarakat dalam skala besar, salah satunya dengan menerjunkan petugas keamanan.

“Hal itu juga kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan daerah mulai dari kepolisian dan yang lainnya untuk terjun langsung untuk pengawasan,” imbuhnya.

Politisi PKB itu juga tetap berharap masyarakat tetap mempunyai kesadaran dan tidak menganggap remeh persoalan yang sudah mendunia ini, terutama menghindari aktivitas di luar rumah, apalagi melangsungkan transaksi di pasar.

Sementara itu Ketua DPRD Sumenep Abd Hamid Ali Munir juga menyampaikan, adanya bansos terutama dalam proses pencariannya masih diketahui tidak sesuai protokol kesehatan, karena memang di Sumenep sendiri berubah ke zona merah itu faktor dari luar daerah.

“Ya kalau memang masih ada temuan-temuan masyarakat masih berkumpul ya wajar, karena di Sumenep itu yang positif rata-rata ikut pelatihan di luar, bukan masyakarat yang melakukan perantauan,” ungkapnya. (ara/waw)

Hemat danPatuhi Protokol Cukup Beralasan

(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF)
SEWAJARNYA: Kegiatan Pemkab Pamekasan saat memberikan bansos kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan meminta masyarakat untuk hidup hemat dimasa Covid-19. Meski disuntik dengan beragam bantuan sosial (bansos) dan subsidi, namun melambatnyapertumbuhan ekonomi, diharapkan ada kesadaram masyarakat untuk membuat proritas dalam membelanjakan uangnya.

“Bansos ini semua diserahkan kepada mayarakat, syukur alhamdulillah kalau hidup hemat menggunakan protokol kesehatan, cuci tangan dan seterusnya, serta menjaga kesehatan,”ungkapBupati Pamekasan Baddrut Tamam,Selasa (19/5/2020).

Bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa, diminta digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Masyarakat diharapkan bisa mengatur sendiri secara efektif agar kebutuhannya bisa terpenuhi selama sebulan.

“Bansos ini tidak bisa buat untuk dihambur-hamburkan karena harus menjaga, baru bulan depan akan cair lagi,”tuturnya.

Di Pamekasan, terdapat beberapa bansos dalam lingkup jaring pengaman sosial (JPS).  Antara lainbantuan kepada masyarakat terdampak isolasi, pelaku UMKM, bantuan untuk Forum Becak dan Ojek, guru nonkategori, guru ngaji dan jurnalis.

Selain itu, terdapat PKH, BPNT reguler, BPNT perluasan, bantuan sosial tunai (BLT), JPS provinsi, JPS kabupaten, dan BLT dana desa (DD).

Wakil Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan  Syafiuddin jugamendorong masyarakat untuk mematuhi protokol Covid-19 dalam menerima bansos yang diberikan oleh pemerintah.

“Semua pihak yang mendistribusikan bansos harus memberikan keteladanan agar bisa menerapkan sesuai protocol kesehatan Covid-19,”ucapnya.

Ketua PC Ansor Pamekasan itu juga meminta masyarakat dengan perekonomian yang baik untuk tidak menerima bantuan atau berkenan mengembalikan bantuan kepada pemerintah, agar diserahkan kepada masyarakat yang lebih layak.

“Bansos itu dijadikan simpanan untuk bertahan hidup ditengahwabahCovid-19, jadi tidak karena mau lebaran, kemudian menghambur-hamburkan uang,” pungkasnya. (rul/waw)

Sembako Dipotong Pajak, Bupati Janji Jewer Dinsos dan Rekanan

(FOTO: KM/MOH SA’ED)
JADI SOROTAN:Bupati Bangkalan Abd Latif Amin Imron menjelaskan terkait bantuan yang dinilai tidak layak.

Bupati BangkalanAbd Latif Amin Imrongeram terkait kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan. Dia berjanji dalam waktu dekat akan mengevaluasi program tentang bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat miskin.yang dinilai tidak layak.

Bupati Bangkalan Abd Latif Amin Imron menuturkan, tidak akan tinggal diam apabila dalam bansos itu ada penyimpangan.

“Sudah dihubungi dan sudah ditanyakan langsung soal bansos untuk masyarakat miskin yang saat ini menjadi sorotan publik,” jelasnya.

Menurutnya, pendistribusian bansos sembako sepenuhnya bukan tanggung jawab dinsos, melainkan masih ada kerjasama dengan pihak ketiga.Maka dari itu, lanjut bupati muda itu, pihaknya akan meminta jawaban dan pertanggungjawaban soal bansos sembako tersebut.

“Jika ada yang tidak sesuai dengan prosedur, maka pihak ketiga yang harus bertanggung jawab,” ungkapnya,Selasa (19/5/2020).

Pria yang biasa disapa Ra Latif ini berharap, kedepan bansos sembako untuk penanggulang Covid19 disesuaikan  dengan arahan pemerintah maupun petunjuk teknis.Ia tidak ingin siapapun pihak yang bertugas dalam penyaluran bansos, baik dari pusat maupun daerah untuk tidak mengambil keuntungan pribadi.

” Saya harap terkait bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat agar sesuai dengan arahan pemerintah, sehingga tidak ada lagi kesalahan,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan berjanji akan mengkaji soal program bansos sembako. Korps Adhiyaksa itu akan memanggil sejumlah pihak yang bersangkutan dalam program tersebut.

Program bansos sembako di dinsos baru mencuat setelah Komisi D DPRD Bangkalan menginspeksi lokasi penyimpanan sembako. Dalam sidak itu ditemukan sejumlah bahan sembako yang dinilai tidak sesuai dengan harga di pasaran.(sae/mam/waw)

Bansos untuk Kebutuhan Hari Raya

(FOTO: KM/ISTIMEWA)
PENCAIRAN: Pencairan BLT DD  berlangsung disalah satu kecamatan di Bangkalan.

Realisasi bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD) di Kabupaten Bangkalan belum merata. Terbukti, saat ini hanya ada 7 kecamatan yang tercatat sudah merealisasikan bantuan untuk dampak Covid-19 itu.

Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ahmad Ahadiyan menyampaikan, penyaluran BLT DD masih d i antaranya Kecamatan Blega, Labeng, Tanjung Bumi, Burneh, Galis, Kwanyar serta  Tanah Merah. Kecamatan lainnya masih menunggu finalisasi dari pencairan 7 kecamatan itu.

“Petugas dari Bank Jatim terbatas, jadi realisasinya bertahap,” ungkapnya.

Setiap hari, BLT mampu direalisasikan di 4 kecamatan. Namun keseluruhannya ditargetkan terealisasi sebelum hari raya. Dirinya berharap bantuan tersebut bisa digunakan sebaik mungkin oleh  penerima BLT selama musibah Covid-19.

BLT DD dengan besaran Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) itu diberikan dalam tiga bulan. Sehingga total dalam nominal bantuan itu Rp1,8 juta.

Terpisah, salah satu penerima bantuan BLT DD Rokayah,  bantuan yang ia terima akan diperuntukan untuk persiapan lebaran.

“Bantuan yang kami terima akan digunakan untuk  kebuhan hidup sehari-hari dan  persiapan lebaran.” terangnya, Selasa (19/5/2020).

Pihaknya menyampaikan dengan adanya bantuan tersebut akan membantu kebutuhan hidupnya selama tiga bulan ke depan. Diakuinya, bantuan cukup membeli bahan kebutuhan pokok. Sehingga tidak ada rencana bantuan itu untuk beli perhiasan maupun aksesoris lainnya.

“Jangankan beli perhiasan serta baju baru, bantuan ini saya akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja,” curhatnya.

Terpisah, Bupati Bangkalan Abd Latif Amin Imron menuturkan bahwa BLT DD bertujuan untuk membantu kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu juga kepada masyarakat dampak Covid-19.

“Saya berharap masyarakat menggunakan bantuan ini sebaik mungkin, walaupun nilainya tidak sebarapa namun diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang kurang mampu,” tukasnya. (sae/mam/waw) 

Komentar

News Feed