Bansos Guru Non ASN di Sumenep Tembus Rp7,5 M

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) PEDULI: Setiap guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep akan mendapatkan bantuan sosial (bansos).

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akan mendapatkan kucuran dana senilai Rp7.582.800.000 untuk 6.319 guru non Aparatur Sipil Negara (ASN). Masing-masing guru akan mendapatkan 1,2 juta. Hanya saja, untuk realisasinya masih proses verifikasi dan validasi (verval). Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Mohammad Saidi, Selasa (28/9/2021).

Menurutnya, verval dilakukan dengan cara setiap guru harus menunjukkan Kartu Tandan Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tujuannya, untuk menghindari kecurangan dari masing- masing sekolah. “Bisa saja dari sekolah ada data yang ganda dimasukkan, makanya biar nanti bansos ini tepat sasaran perlu dilakukan verval,” ujarnya.

Dia menuturkan, sebanyak 6.319 guru non ASN yang sudah terdata di Disdik masih akan dilakukan verval. Sehingga, setiap data yang masuk, masih dikroscek terlebih dulu. Dia berharap, para guru mampu bekerja secara profesional serta mampu mendidik para siswa dengan telaten. Sebab bentuk kepedulian pemerintah mulai terwujud.

“Verval saat ini terus berlanjut sambil menunggu anggaran turun. Bagi guru non ASN masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta itu untuk kesejahteraan guru yang luput dari bansos lainnya,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Plt Disdik Sumenep Muhamad Iksan mengatakan, anggaran untuk bantuan terhadap guru non ASN  bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari hasil perubahan anggaran keuangan (PAK) yang sudah disetujui. “PAKnya sudah selesai, tinggal menunggu evaluasi Gubernur. Kalau disahkan, bisa langsung dieksekusi,” responnya.

Pihaknya menegaskan, bansos khusus guru non ASN akan diberikan bagi guru yang tidak mendapatkan honor apapun. Meliputi, guru non ASN swasta maupun negeri pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN/SMPI) dan Sekolah Dasar Islam (SDI).

“Insyaallah Oktober ini sudah ada lampu hijau untuk dicairkan. Intinya setiap guru non ASN di Sumenep pasti mendapatkan sesuai prosedur yang ada,” tegasnya.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Totok Iswanto

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *