oleh

Bansos Pangan Hanya Turunkan Angka Kemiskinan 2 Persen

Kabarmadura.id/SAMPANG-Kendati pemerintah getol menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin, namun belum terbukti menekan angka kemiskinan secara signifikan. Sebab hingga saat ini, tercatat sebanyak 21 persen penduduk Sampang masih hidup dalam garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang, pada tahun 2018, jumlah penduduk Sampang mencapai 902.439 jiwa, namun sebanyak 204.820 jiwa atau 21,21 persen dari total penduduk itu, masih miskin. Pada tahun 2017 penduduk miskin di Sampang sebanyak 225,13 jiwa atau 23,56 persen. Penurunannya hanya sekitar 2 persen.

Padahal, setiap tahun pemerintah menggelontorkan bansos, seperti bantuan pangan non tunai (BPNT) sebagai pengganti program beras sejahtera (rastra) dan program keluarga harapan (PKH). Anggarannya hingga menelan ratusan miliar.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Sampang Maniri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang harus mengevaluasi penyaluran bansos itu. Sebab, dengan gagal menekan angka kemiskinan secara signifikan, bansos tersebut belum berjalan secara efektif. Terbukti, dalam setahun hanya turun sekitar 2 persen.

“Bansos itu sesungguhnya sangat membantu masyarakat miskin. Tapi, hanya realisasinya yang belum efektif,” katanya.

 

Dari data Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, pelaksanaan program BNPT di Kabupaten Sampang, di tahun 2019 ini mencapai 130.080 keluarga penerima manfaat (KPM). KPM tersebut, terhimpun dari penerima program keluarga harapan (PKH) dan non-PKH.

Jumlah penerima bansos setiap tahun cenderung bertambah. Berdasarkan data yang dirangkum Kabar Madura dari beberapa sumber, target dan realisasi rastra di tahun 2018 sebanyak 119.521 KPM. Padahal di tahun sebelumnya, 2017, hanya sebanyak 108.000.

Dengan kenyataan itu, Pemkab Sampang diminta mengkaloborasikan program kerja daerah dengan pogram pemerintah pusat, utamanya yang bersifat sosial. Pemkab juga diminta bisa memetakan kondisi setiap kecamatan untuk mengembangkan potensi daerah, sehingga penyaluran bansos lebih terarah dan dapat meminimaliasir penyaluran tidak tepat sasaran.

Sebelumnnya, Kepala Seksi (Kasi) Statistik Sosial (BPS) Sampang Nur Amin Setiawan berujar, salah satu parameter kemiskinan itu, didasarkan pada tingkat pengeluaran belanja konsumtif dan nonkonsumtif setiap bulannya. Jika besaran pengeluaran penduduk tidak sesuai dengan kondisi pendapatan ekonomi, maka penduduk itu dikategorikan miskin.

“Penyebab tingginya angka kemiskinan di Sampang, karena mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dengan kepemilikan lahan yang sangat minim dan menggantungkan pada cuaca, dengan tingkat pendapatannya sulit diprediksi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2020 turun menjadi 18,64 persen. Upayanya dengan terus membenahi infrastuktur, sehingga perekonomian di daerah bisa lebih maju dan warga miskin berkurang.

”Pada tahun pertama ini, program kami difokuskan untuk perbaikan infrastuktur,  seperti jalan poros desa, kecamatan dengan betonisasi, sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan oleh warga dan kemiskinan otomatis menurun siknifikan,” katanya.  (sub/waw)

Komentar

News Feed