oleh

Bansos Rawan Tumpang Tindih, Legislatif Sampang Minta Laporkan

KABARMADURA.ID, Sampang  – Banyaknya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat membuat legislatif angkat bicara. Legislator yang duduk di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang memberi peringatan kepada semua penyaluran bantuan harus sesuai petunjuk teknis (juknis). Bahkan perlu adanya pengawasan dan evaluasi dari berbagai pihak agar bantuan tersebut tidak tumpang tindi.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang Shohebus Sulton mengatakan, jika penyaluran semua jenis bantuan perlu diawasi semua pihak. Sehingga penyaluran sesuai aturan yang ditentukan.

“Pengawasan perlu dilakukan oleh siapapun. Tidak cukup pada pendamping desa,” katanya.

Dia meminta semua pihak terkait, mulai dari dinas, pendamping keluarga harapan (PKH) atau pendamping desa ikut melakukan pengawasan. Bantuan dalam bentuk apapun harus sesuai dengan juknis. Mulai besaran bantuan hingga waktu pelaksanaan penyaluran.

Sebab menurutnya, mereka dibayar untuk menjadi kepanjangan tangan untuk menyukseskan program pemerintah. Sehingga, semua jenis bantuan harus tepat waktu dan tepat guna. Sebab jika terbukti ada penyelewengan akan berdampak hukum.

“Semakin banyak bantuan semakin rawan penyelewengan. Sehingga perlu komitmen semua pihak. Khususnya mereka yang sudah dibayar pemerintah,” ucapnya.

Anggota dewan muda ini menegaskan, jika pengawasan juga perlu dilakukan oleh masyarakat. Sebab tidak menutup kemungkinan para pendamping tidak bisa berbuat banyak jika ada pelanggaran di tingkat desa. Sehingga penyelewengan bisa diminimalisir.

“Jika bantuan berupa uang maka nominalnya sesuai juknis. Jika bantuan berupa sembako maka jumlahnya pun harus sesuai aturan atau takarannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sampang Moh. Amiruddin berusaha ditemuai di meja kerjanya tidak berhasil. Terakhir dikonfirmasi melalui nomor ponselnya tidak ada tanggapan. (km54/mam)

Komentar

News Feed