oleh

Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sampang Belum Disalurkan

Kabarmadura.id/Sampang-Meski sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sampang, ikut terdampak wabah Covid-19, namun bantuan sosial (Bansos) bagi warga kurang mampu yang terdampak wabah itu, hingga kini belum tersalurkan, baik bansos dari pemerintah pusat maupun dari Provinsi Jawa Timur dan kabupaten.

Data yang dihimpun Kabar Madura dari Dinas Sosial (Dinsos) Sampang menunjukkan, bansos Covid-19 meliputi, bantuan pangan non tunai (BPNT) tambahan dampak Covid-19 sebanyak 16.676 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran bantuan Rp200 ribu. Bansos tunai berjumlah 27.518 KPM selama tiga bulan dengan besaran bantuan Rp600 ribu yang ditransfer ke rekening penerima. Sementara untuk bansos dari Provinsi Jatim hingga kini belum jelas.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinsos Sampang Nasrun mengatakan, BPNT tambahan dampak Covid-19 terhitung selama 9 bulan, mulai bulan April hingga Desember mendatang. Sementara bansos tunai itu bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos), di luar BPNT reguler dan tambahan Covid-19 serta BLT-DD. Sementara lanjut dia, untuk bansos dari provinsi masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

Dirinya menjelaskan, adapun kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan bansos Covid-19 itu, yakni masyarakat miskin dan rentang miskin yang terdampak langsung dan tidak wabah Covid-19. Semisal, pedagang di pasar tradisional yang tidak berjualan lagi atau pendapatannya menurun akibat wabah ini dan semacamnya.

“Bansos BPNT tambahan Covid-19 ini belum direalisasikan, kemungkinan masih dalam minggu untuk penyaluran kartu sembakonya, baru setelah itu dananya bisa tersalurkan, kalau untuk bansos tunai, saat ini masih tahap akurasi data, vasiliditasi data penerima,” ucap Nasrun kepada Kabar Madura, Senin (27/4/2020).

Lanjut dia, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak tepat sasaran, baik dalam penyaluran bansos dari pusat dan daerah, yakni, persyaratan utama harus menunjukkan nomor induk kependudukan (NIK) masing-masing penerima. Karena dalam sistem itu, tidak bisa double NIK, pasti akan muncul dua nama yang berbeda, jadi akan tersaring dengan sendiri, sehingga kemungkinan terjadi tumpang tindih sangat kecil, bahkan dapat dibilang tidak ada.

“Saat ini masih dalam tahap pemadanan data penerima bansos Covid-19, baik di internal Dinsos sendiri, maupun diinstansi lain, meliputi DPMD setempat kaitannya dengan data penerima BLT DD dan Diskumnaker terkait program prakerja dan semacamnya,” terangnya.

Kepala DPMD Sampang Abd Malik Amrullah mengatakan, penyaluran BLT-DD tetap berpatokan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PDTT nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 untuk pencegahan penanganan Covid-19.

Pihaknya menegaskan, masyarakat yang sudah masuk daftar penerima manfaat dari bantuan pemerintah tidak boleh dimasukkan lagi ke program BLT DD itu. Saat ini pihaknya sudah melakukan pendataan, bahkan sebagian desa sudah ada yang melakukan musyawarah tingkat desa untuk diusulkan ke kecamatan dan kabupaten.

“Semua data dari desa yang masuk akan dievaluasi dan diverifikasi terlebih dahulu, tujuannya agar BLT DD ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” singkatnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sampang Ubaidillah menyampaikan, pemerintah harus melakukan validasi dan memverifikasi ulang semua data penerima yang disetorkan pemerintah desa setempat.

Selain itu, pihaknya meminta harus ada sinkronisasi dan sinergitas antar dinas terkait, meliputi Dinsos yang memiliki data penerima PKH dan BPNT serta bantuan lainnya. Dengan demikian, potensi tumpang tindih dan penerima double dapat diminimalisir.

“Di tengah wabah Covid-19 ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten harus terus dipantau untuk memastikan tidak tumpang tindih data dan tepat sasaran dalam merealisakan bansos kepada masyarakat, antara lain PKH, BPNT, Bantuan Tunai, BLT-DD, dan semacamnya,” ujar politisi partai Golkar itu.

Dijelaskannya, bagaimana dengan orang yang masuk kategori memiliki ekonomi sedang ataupun bisa dikatakan layak, apakah bisa menerima bantuan BLT DD itu, semisal, pra penyedia layanan biro perjalanan yang secara kasat mata mereka memiliki starata ekonomi mencukupi, akan tetapi setelah pembatasan aktivitas oleh pemerintah maka sontak akan menghentikan penghasilan yang diterima. Untuk itu, perlu perpaduan data yang akurat dan syarat yang utama sebagai penerima bantuan tersebut.

Lanjut dia, karena dalam aturannya, yang berhak menerima BLT DD itu, yakni para keluarga yang kehilangan mata pancaharian, belum terdata di program PKH, BPNT, bantuan pra kerja, dan Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun dan kronis.

“Kami ingatkan hindari segala bentuk praktik kongkalikong dan main mata saat proses pendataan, apalagi politik desa, program bansos ini terus kita pantau dan awasi, harus tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Iqbal Fatoni sangat menyayangkan atas keterlambatan penyaluran bansos bagi warga yang terdampak Covid-19. Karena saat ini sudah banyak warga yang terdampak tapi tak kunjung menerima bantuan. Maka pihaknya meminta bansos itu segera disalurkan, jangan sampai warga kesusahan dan kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ditengah wabah Covid-19.

“Harus segera disalurkan bansos ini, jangan nunggu warga menjerit, sekarang sudah banyak warga di berbagai wilayah yang terdampak Covid-19 ini,” singkatnya. (sub/pin)

Komentar

News Feed