Bantuan Alsintan di Bangkalan Harus Ditebus Ratusan Juta

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) JANGGAL: Setiap kelompok tani (poktan) di Kabupaten Bangkalan yang akan mengambil bantuan alat mesin pertanian (alsintan) diminta uang tebusan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang sebelumnya diserahkan untuk membantu kelompok tani (poktan) di Bangkalan, harus ditebus jika ingin mengoperasikannya. Kondisi itu, menuai keluhan poktan di Kecamatan Burneh. Sebab, uang tebusan yang diminta sebesar 30 persen dari harga aslinya.

Salah satu anggota Poktan Kecamatan Burneh, Bangkalan Qusairi mengungkapkan, kelompok taninya berhasil mendapatkan bantuan mesin hand traktor roda dua dan roda empat. Pengajuannya sudah diusulkan sejak 5 tahun lalu. “Kami sudah lama mengajukan dan baru tahun ini diberikan, meskipun tidak semuanya yang kami minta diperoleh,” ujarnya, Rabu (11/8/2021).

Bacaan Lainnya

Setelah bantuan itu diberikan ke dinas, pihaknya mendapat informasi jika ingin menebus dan membawa aslintan, maka harus ditebus dengan sejumlah uang yang cukup banyak. Yakni, Rp100 juta untuk hand traktor roda empat, Rp150 juta untuk mesin pemotong padi, Rp80 juta untuk mesin pembajak dan Rp50 juta untuk hand traktor roda dua.

“Saya diberikan rincian harganya dan seketika kaget, karena baru tau jika ada sistem tebusan,” ucapnya.

Pria berusia 37 tahun itu mengaku, kaget dan tidak sanggup jika harus menebus mesin tersebut. Sebab, kebutuhannya mengajukan memang untuk meringankan beban para petani. Sehingga, mereka lebih giat dan juga bisa mengembangkan lahan pertaniannya. “Kalau nilai tebusannya semahal itu, kami kemungkinan tidak jadi membawanya,” kesalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DPTPHP) Bangkalan Puguh Santoso mengaku, tidak tahu menahu tentang uang tebusan alsintan yang dimaksudkan. Sebab, hanya menjalankan sesuai amanah dan prosedur. “Saya tidak ahu, dan kami hanya menjalankan sesuai prosedur,” responnya.

Puguh juga mengelak, jika ada tebusan yang harus dibayar oleh poktan. Sebab, untuk mengambil alsintan hanya perlu melengkapi berkas administrasi, seperti pakta integritas, surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan juga izin kelompok. “Kalau semua syarat bisa dilengkapi, kami akan berikan, lebih cepat lebih baik,” tukasnya. (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *