oleh

Bantuan Pupuk Organik Terancam Realokasi, Dipangkas untuk Anggaran Covid-19

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan merencanakan bantuan pupuk organik untuk para petani. Bantuan tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan tahun anggaran 2021 sebesar Rp12 miliar.

Sumbernya dana alokasi umum (DAU) APBD Pamekasan yang mengalir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir mengungkapkan, pemerintah pusat menginstruksikan setiap pemerintah daerah (pemda) agar merealokasi anggaran di sejumlah sektor. Di antaranya yaitu pada DAU sebesar 8 persen.

Sebanyak 8 persen itu diminta untuk dilakokasikan untuk bidang kesehatan, yakni dalam rangka penanganan wabah Covid-19. Terutama untuk biaya operasional kegiatan vaksinasi di masing-masing daerah.

Karenanya, anggaran yang direncanakan Pemkab Pamekasan untuk program bantuan pupuk organik berpotensi dipangkas, karena bersumber dari DAU. Pemangkasan itu untuk dialihkan pada kegiatan kesehatan dalam rangka penanganan wabah Covid-19.

Sementara itu, imbuh Sahrul, rencana refocusing masih direncanakan akan dibahas dan diselesaikan pada akhir Februari ini. Namun, pihaknya masih memetakan sejumlah kegiatan belanja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Insyaallah dalam waktu dekat ini, kita akan mensosialisasikan terkait dengan rencana refocusing ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Pamekasan, Slamet Supriyadi mengatakan, program bantuan pupuk organik masih dalam tahap perencanaan.

Slamet enggan memberikan penjelasan banyak mengenai rencana program tersebut. Jenis pupuk yang akan diberikan kepada para petani juga belum dapat dipastikan.

Namun menurutnya, program bantuan pupuk organik itu akan menyasar 30 persen dari seluruh luas lahan pertanian di Pamekasan, yaitu sekitar 10 ribu hektar. Sementara luas lahan pertanian di Pamekasan secara keseluruhan lebih dari 25 ribu hektar.

Bantuan itu akan diberikan kepada kelompok tani (poktan) yang mengajukan. Jumlahnyaakan disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki. Secara teknis, poktan mengajukan melalui Badan Penyuluh Pertanian (BPP), kemudian diverifikasi dan disesuaikan dengan lahan yang dimiliki.

Realisasi program itu akan dilaksanakan pada Oktober 2021 mendatang. Yaitu pada musim tani kedua atau masa penanaman padi kedua. Kendati masih dalam tahap perencanaan, namun akan ada prioritas tanaman dan standar tertentu. Sehingga tidak semua poktan akan mendapatkan bantuan tersebut.

“Nanti dialokasikan tergantung usulan dan disesuaikan dengan potensinya,” pungkasnya. (ali/waw)

 

Komentar

News Feed