Bantuan Rehabilitasi Bencana Alam di Palengaan Pamekasan Tersendat, DPRD: BPBD Lelet!

News27 views

KABAR MADURA | Sampai saat ini, bantuan rehabilitasi terhadap korban bencana alam dua desa di Kecamatan Palengaan belum bisa direalisasikan. Hal itu diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan Akhmad Dhofir Rosidi.

Menurutnya, berdasarkan data BPBD, ada sekitar 47 kepala keluarga (KK) yang tertimpa bencana hujan deras dan angin kencang dengan berbagai macam kerusakan, seperti rusak ringan dan rusak parah. Dari jumlah kerusakan yang terjadi, hingga saat ini dalam proses persetujuan Pemkab Pamekasan.

Dia berharap, dalam kurun waktu seminggu, persetujuan bisa didapatkan untuk mempercepat pelaksanaan bantuan, terutama terhadap korban yang mengalami rusak parah. Sebut saja yang terjadi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Panyepen Palengaan, Pamekasan.

Baca Juga:  TP PKK Sumenep Pamerkan Produk Unggulan Sumenep dari setiap Kecamatan

“Semoga dalam seminggu ke depan, persetujuan dari pimpinan bisa kami terima untuk mempercepat bantuan tersalurkan,” ungkapnya.

Kepada Kabar Madura, Akhmad Dhofir Rosidi menuturkan, pada tahapan rehabilitasi pihaknya akan memprioritaskan lembaga pendidikan dalam mendapatkan bantuan. Hal itu dikarenakan lembaga pendidikan dampaknya sangat besar, yakni bisa membuat aktivitas belajar berjalan baik tanpa harus khawatir terkena musibah seperti hujan dan debu angin.

Pada bencana alam tersebut, ada satu lembaga pendidikan termasuk pada kategori rusak parah, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen, atapnya kurang lebih mencapai 2 meter rusak parah. Tahapan rehabilitasinya diperkirakan akan menghabiskan sekitar Rp200 juta.

Baca Juga:  Pengamat Menilai Tuntutan PAN untuk PSU di Palengaan Lemah Dasarnya

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Imam Hosairi mengungkapkan, pada sistem pemerintahan, semuanya serba jelas dan administratif. Untuk membantu korban bencana alam harus melalui proses persetujuan Pemkab Pamekasan, agar keluarnya dana bisa dipertanggungjawabkan.

Dia menilai, BPBD Pamekasan kurang cepat dalam merespon bencana alam. Buktinya sampai saat ini bantuan rehabilitasi belum disalurkan. Padahal, bencana alamnya sudah beberapa hari lalu.

“Saya kira BPBD kurang cepat alias lelet dalam merespons terjadinya bencana alam,” tegasnya.

Pewarta: Moh. Farid

Redaktur: Hairul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *