oleh

Bantuan RTLH Dalam Tahap Finalisasi

KM/IMAM MAHDI-SEGERAKAN: Kabid Perumahan dan tata bangunan Didiek Ruswandi.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum merealisasikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Padahal, saat ini sudah lima bulan dari yang direncanakan. Alasannya, terkendala teknis di lapangan dan tahap sosialisasi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan, Muharram melalui Kabid Perumahan dan Tata Bangunan Didiek Ruswandi menyampaikan, pihaknya belum merealisasikan bantuan RTLH karena masih proses verifikasi, sosialisasi dan tahap perbaikan data. Sebab program itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

“Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui,” katanya, Kamis (4/4).

Mengenai mekanismenya, kegiatan peningkatan rumah swadaya berupa RTLH adalah  berupa uang yang ditransfer ke rekening penerima bantuan, tetapi dana tersebut tidak bisa dicairkan. Namun uang tersebut harus dibelikan bahan bangunan yang dibutuhkan ke toko bangunan yang telah bekerjasama. Sehingga masyarakat hanya menerima bantuan dalam bentuk bahan bangunan.

“Tentunya akan dipandu oleh dinas terkait  sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada,” paparnya.

Dilanjutkan, terkait mekanismenya, dinas melakukan sosialisasi dan verifikasi dokumen ke rumah calon penerima. Dokumen dimaksud antara lain foto copy KTP, KK, sertifikat, dan surat pernyataan kesiapan administrasi yang harus dilengkapi.

Selanjutnya, kebutuhan teknisnya berupa survei kebutuhan bahan bangunan rumah tersebut dicek bersama fasilitator dinas teknis. Setelah diverifikasi, dinas teknis membuat proposal  yang didalamnya terkait daftar bahan bangunan tadi.

Di sisi lain, masyarakat yang menerima bantuan tadi dibentuk kelompok maka kelompok itulah yang menerima bantuan  kemudian ada kontrak antara toko bangunan dengan penerima bantuan atau yang diwakili oleh kordinator kelompok.

Setelah itu masyarakat mulai dibuatkan rekening Bank Jatim dan  proses pencarian dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan.

Setelah bantuan itu sudah dicairkan, selanjutnya toko bangunan mengirim bahan bangunan sebesar 50 persen dari seluruh bahan yang dibutuhkan. Pada tahapan ini, masyarakat dapat melakukan pengecekan terhadap kualitas bahan bangunan sebelum melakukan transfer terhadap penyedia bahan bangunan tersebut.

“Rumitnya tahapan  itulah yang membuat kami masih belum mampu merealisasikan program tersebut,” paparnya.

Didiek menjelaskan RTLH yang tergarap di tahun 2017 sebanyak 307 rumah, sementara tahun 2018 aebesar 155 rumah  dan pada tahun 2019 direncanakan 175 rumah.

“Pada pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dilakukan audit oleh BPK, makanya kami berhati-hati, tidak tergesa gesa,” pungkasnya.

Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Pamekasan, Mohammad Ali menyampaikan, bantuan RTLH harus segera direalisasikan, mengingat masyarakat yang membutuhkan bantuan sudah banyak menunggu utamanya di daerah perkotaan Pamekasan.

“Dinas terkait harus bergegas, jangan sampai mengulur-ulur waktu,”  tegas Ali.(km45/pai)

Komentar

News Feed