Bantuan Sanitasi Ponpes dari Pemprov Jatim Disebut Tidak Transparan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) KLARIFIKASI: Kasi Air Minum DPRKP Bangkalan, Andi Setiawan menjelaskan tentang perannya dalam bantuan itu.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Sebanyak 9 pondok pesantren dan 14 desa di Bangkalan akan mendapatkan program sanitasi berupa bantuan pembangunan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).

Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) tersebut, diperuntukkan kepada pondok pesantren (ponpes), sanitasi desa (sandes) dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas). Dengan bantuan sanitasi tersebut, agar dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Bacaan Lainnya

Salah satu pengurus pondok pesantren di kecamatan, Syarif Hidayatullah menuturkan, sebenarnya kondisi pondok pesantrennya saat ini membutuhkan dorongan pembangunan sanitasi atau MCK. Sebab, di pesantrennya, jumlah sanitasinya masih sangat kurang.

“Kami sering kekurangan tempat dan berebut hanya untuk ke kamar mandi,” tuturnya.

Sedangkan informasi pengajuan kebutuhan tersebut tidak pernah disampaikan langsung secara terbuka kepada pondok pesantren. Syarif juga menilai, bantuan hanya berfokus pada pesantren yang besar, maka nanti pondok yang masih berkembang tidak bisa mengakses bantuan itu.

“Saya harap pengajuan dan keterbukaan informasi bisa lebih diperluas, tidak hanya terbatas di beberapa saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasi Air Minum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan Andi Setiawan menyampaikan, bantuan MCK ponpes itu disalurkan kepada 9 sembilan lembaga di Bangkalan,  salah satunya adalah Pondok Syaichona Cholil, Demangan.

Sementara bantuan MCK Sandes, disalurkan ke setiap desa-desa yang membutuhkan tempat sanitasi. Sedangkan tahun 2021, bantuan tersebut tersebar di 14 desa dari 10 kecamatan.

Penentuan desa dan ponpes yang mendapat bantuan itu dari Pemprov Jatim itu, Andi mengaku tidak mengetahui, instansinya hanya memfasilitasi dalam proses pelaksanaan pembangunan MCK saja. Sehingga terkait besaran anggaran, pihaknya tidak mengetahui secara pasti.

“Pekerjaan dilakukan tahun 2021 ini. Kami hanya dapat informasi saja dari Pemprov Jatim,” paparnya.

Andi juga meminta kepada Pemprov Jatim, ke depan, penentuan lokasi bantuan MCK ponpes, desa dan sanimas, bisa melibatkan pihak DPRKP. Karena yang mengetahui secara detail yaitu organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Karena kami yang lebih tahu kondisinya, maka kami minta agar kami juga dilibatkan,” tegas Andi. (hel/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *