Bantuan untuk Kekeringan Tahap Dua Tak Kunjung Cair

  • Whatsapp
NASIB: Masyarakat terlihat sibuk mengambil air dari bantuan pemerintah di Desa Montorna Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep 

Kabarmadura.id/SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, dimintah untuk lebih optimal dalam menyalurkan bantuan pada masyarakat yang berdampak kekeringan. Sebab, hingga saat ini masih banyak desa-desa yang terdampak kekeringan yang belum dapat bantuan droping air.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, ada 10 kecamatan dan 30 desa yang terdampak kekeringan yang saat ini butuh bantuan dari pemerintah.

Kepala BPBD Sumenep Abd. Rahman Riadi mengutarakan, pihaknya bakal menambah pendistribusian air untuk daerah terdampak kekeringan dalam tahap kedua. Namun, hingga saat ini pengajuan untuk bantuan air bersih senilai Rp80 juta belum cair.

“Pengajuan sudah ditandatangani Bupati Sumenep. Namun, masih menunggu pencairan dari BPKAD,” katanya, Senin (14/10)

Dijelaskan olehnya, untuk pendistribusian air tahap pertama sudah menelan dana senilai Rp80 juta. Namun, besaran anggaran tersebut diakui belum cukup untuk mendistribusikan bantuan air secara menyeluruh ke desa terdampak kekeringan.

Pihaknya menjelaskan, pendistribusian air saat ini sudah mencapai 200 rid pengiriman sampai bulan Agustus lalu, yang tersebar di 10 kecamatan dan 30 desa.

“Saat ini pendistribusian masih butuh sekitar 200 rid lagi,” tegasnya.

Dia menambahkan, klasifikasi status kekeringan dari 30 desa itu tidak sama. Ada yang mengalami kering kritis, kering terbatas dan kering langka. Dikatakannya, dapat dikategorikan mengalami kering kritis apabila jarak sumber air dengan masyarakat sebagai pengguna mencapai 3 kilo meter atau lebih.

Sedangkan desa yang bisa disebut mengalami kering langka, jika jarak sumber air dengan masyarakat berada di kisaran 500 meter hingga 3 kilo meter. Namun jika jarak sumber air dengan masyarakat antara 100 sampai 500 meter, masih disebut kering terbatas.

“Kami berusaha melakukan droping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Supaya kehidupan masyarakat bisa seperti kondisi normal dan tidak terganggu,” tandasnya.

Semenyara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan Rozah Ardhi Kautsar menyampaikan, pemerintah harus lebih serius lagi dalam menangani dampak kekeringan di Sumenep. Sebab, hal tersebut berkenaan dengan kondisi kehidupan masyarakat setiap harinya.

“Jika masyarakat kekurangan air, maka seluruh kebutuhannya terancam. Misalnya, tidak bisa memasak, tidak bisa minum dan sebagainya, semoga kekeringan ini bisa segera teratasi dengan baik,” tuturnya. (imd/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *