Banyak Data Ganda Penerima Bansos, Pendataan Diduga Jadi Biangnya

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Dalam mengantisipasi menerima bantua sosial (bansos) dobel, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Sami’oeddin menegaskan perlunya pendataan ulang dari tingkat paling bawah, agar tidak terjadi di tahun berikutnya.

Menurut Sami’oeddin, pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) bansos di tahun 2022 tidak beres. Indikasinya, bantuan dari Kemensos RI pada tahun 2022 sering terjadi sisa KPM.

“Kalau ada sisa berati kan ada yang bermasalah, misalnya karena meninggal atau dobel penerima,” katanya, Kamis (17/11/2022).

Pendataan ulang itu menurutnya harus dari sajak dini. Kemudian pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara berkala. Teknisnya, kata Sami’oeddin, dengan memerintahkan pemerintahan desa (pemdes) agar meminta bantuan pihak kecamatan.

“Jika perlu dilakukan pendataan oleh RT, sehingga tidak mungkin ada data yang dobel dan karena ada alasan lain,” imbuh Sami’oeddin.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, jika tidak dilakukan dari sejak dini, maka dimungkinkan banyak masalah yang dihadapi. Sehingga, kesalahan data tidak berkali-kali pada saat setiap ada bansos baik berupa sembako dan lainnya.

Ketua Satgas BPNT PT Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin mengatakan, sisa KPM pada penerimaan bansos akibat data KPM yang dobel memang terjadi. Hal itu dilihat dari sisa KPM yang tidak menerima bantuan.

Kata Shoifuddin, seperti yang terjadi pada pengaluran BLT BBM dan sembako untuk perioede September-Oktober 2022. Setelah penyaluran, KPM-nya diketahui tersisa 614. Semua dana yang seharusnya diberikan pada KPM, akhirnya dikembalikan.

Selain data ganda, ada KPM yang terdeteksi berstatus PNS, meninggal dunia, serta karena terdapat beberapa orang dalam satu kartu keluarga (KK). Selain itu, ada KPM yang keluar kota saat dilaksanakan pencairan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Achmad Zulkarnaen mengatakan, data penerima ganda bisa dilaporkan ke instansinya. Sebab, selama ini belum mengetahui jikalau ada penerima ganda.

“Data KPM bansos semuanya dari Kementerian Sosial, jika ada yang dobel, dilaporkan pada kami, akan saya segera hapus, mengenai data KPM bansos yang ditangani Dinsos P3A Sumenep silakan tanyaka ke PT Pos. Sebab, mereka yang mencairkan,” tegas dia.

KPM DAN REALISASI BANSOS DI SUMENEP