Banyak Dibidik Kabupaten Lain, DAK untuk RTLH 2021 Menyusut

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) PEMBANGUNAN: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan mencatat hanya 61 paket RTLH pada tahun 2021.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan mencatat untuk alokasi dari program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2021 hanya mendapatkan sejumlah 61 paket. Padahal, tahun 2020 lalu untuk kabupaten yang berjuluk Gerbang Salam tersebut mendapatkan 130 paket bantuan, lantaran banyaknya daerah yang mengajukan untuk mendapatkan program RTLH kepada pemerintah pusat.

Menurut kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Muharram, jatah dari RTLH yang alokasi dananya dari pemerintah pusat, tahun ini berkurang, pasalnya terlalu banyak pengakuan dari berbagai daerah yang juga membidik program tersebut, sebab sangat bermanfaat kepada masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Untuk saat ini menurun, karena banyak kabupaten yang minat bantuan RTLH, efek dari program itu sangat bagus bagi masyarakat,” paparnya, Selasa (12/2021).

Muharam juga menyampaikan untuk program tersebut dari setiap penerima mendapatkan alokasi dana sebesar Rp17.500.000, sedangkan untuk kabupaten yang berjuluk Kabupaten Pendidikan itu mendapatkan alokasi sebanyak 61 paket, jika ditotal untuk dana yang diperoleh Rp106.750.000, sehingga akan dimulai dari verifikasi untuk penyiapan pembangunannya.

“Kita akan verifikasi kepada penerima yang berhak sesuai dengan data dan berdasar kualifikasi penerima,” urainya.

Ia berharap untuk program tersebut bisa terus memberikan dampak positif kepada masyarakat, agar rumah masyarakat  yang tidak layak bisa terus dibantu melalui  program yang dicanangkan  pemerintah.

“Kami komitmen akan melaksanakan program ini dengan sebaik mungkin, sesuai dengan aturan yang ada,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Rida’I menginginkan program RTLH  terus dijalankan; sehingga perlu menjalin komunikasi secara inten kepada pemerintah pusat agar bisa menambahkan kuota, sebab program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

“Kami inginkan DPKP Pamekasan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa menambah kuota,” tukasnya. (rul/km58)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *