Banyak Dihapus, Legislator Sampang Sarankan Dinsos Sisir Kembali Data KPM BPNT

  • Bagikan
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) PENGHAPUSAN: DPRD minta Dinsos Sampang serius tangani program BPNT, agar terealisasi dengan benar.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Dihapusnya 47 ribu data keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Moh. Iqbal Fathoni memiliki atensi khusus kepada Dinas Sosial (Dinsos) Sampang.

Pria dengan sapaan Fafan itu meminta DInsos kembali menyisir data-data KPM-BPNT. Tujuannya, agar program BPNT tepat sasaran, dan tidak terjadi pendataan yang amburadul. Sebelumnya, pihaknya sudah membahasnya untuk menemukan solusi.

Tetapi, karena berkaitan dengan pembaharuan data, maka harus mengupdate data semua KPM BPNT. Dinsos diminta mengkroscek ke lapangan untuk mengetahui secara jelas jumlah dan lokasi warga yang dihapus dari data penerima BPNT.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) menghapus 47 ribu data KPM BPNT  lantaran adanya data kependudukan yang tidak valid.

“Kalau kami hanya ingin dinsos itu by data, terkait data KPM yang terhapus. Sehingga ketika ada persoalan bisa membahas dengan Prakarsa Tani Sejati Kecamatan (PTSK), kepala desa, operator desa, agar semua data itu benar-benar valid,” ucapnya kepada Kabar Madura, Kamis (21/1/2021).

Soal kelayakan menerima bantuan dari warga yang dihapus datanya juga diminta diperiksa ulang. Karena tidak menutup kemungkinan banyak  masyarakat miskin yang terdampak penghapusan.

Fafan juga ingin petugas pembaharuan data menggunakan menggunakan pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, sehingga pendataannya bisa maksimal. Selain itu, ia mengakui bahwa untuk anggaran sudah disahkan.

Kemudian dengan adanya pihak ketiga, tidak ada intervensi politik desa. Terlebih, saat ini mendekati pemilihan kepala desa (kades). Diakuinya, kasus yang terjadi banyak masyarakat yang mampu malah menerima bantuan.

“Agar program ini tidak menjadi politik desa, perlu menggandeng pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, seperti mahasiswa atau pemuda-pemuda yang ada di desa. Karena banyak KPM yang dapat itu karena orangnya kepala desa,” pungkasnya. (mal/waw)

Baca juga  Disdik Sumenep Pastikan Pendidikan kepada Narapidana Terpenuhi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan