Banyak Fasilitas Rusak, Anggaran Pemeliharaan Pasar Margalela II Terindikasi tidak Direalisasikan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) JANGGAL: Banyaknya kerusakan fasilitas Pasar Margalela II Kabupaten Sampang, kontraktor diwajibkan memperbaiki melalui anggaran pemeliharaan.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Proyek pengembangan fasilitas Pasar Margalela II senilai Rp393,5 juta, menuai respon wakil rakyat yang duduk di internal Komisi III DPRD Kabupaten Sampang. Mereka meminta kontraktor untuk menggunakan dana pemeliharaan  seoptimal mungkin.

Diketahui, proyek itu dikerjakan CV. Wahyu Jaya Sejahtera. Sesuai petunjuk teknis (juknis) anggaran ratusan itu untuk pembangunan beberapa item fasilitas. Mulai dari pemasangan kanopi untuk los terbuka parkir, paving, kamar mandi, cuci, kakus (MCK), dan tandon serta pagar pasar.

Bacaan Lainnya

Sedangkan kondisi di lapangan saat hujan, lokasi los bocor. Termasuk, banyak keramik lantai pecah dipasang. Selain itu, finishing tembok masih kasar, serta pemasangan paving belum rata. Hal ini diungkapkan, Anggota Komisi III DPRD kabupaten Sampang, Abdussalam, Rabu (03/02/2021).

Menurutnya, masih ada waktu untuk kontraktor melakukan perbaikan. Mulai dari MCK yang tidak berfungsi, kebocoran los, hingga adanya keramik lantai yang pecah dipaksakan dipasang. “Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Setiap pekerjaan proyek ada anggaran pemeliharaan. Makanya, segera diperbaiki,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, dana pemeliharaan harus terpakai jika memang ada pekerjaan yang rusak. Sehingga, dana tersebut terserap dan kualitas proyek bagus. Hal itu, merupakan tanggung jawab kontraktor pelaksana.

Dia mengatakan, jika wakil rakyat tidak hanya mengawal proses pekerjaan. Akan tetapi, juga memantau masa pemeliharaan. Sehingga, setiap ada kerusakan selama masa pemeliharaan, harus diperbaiki.

Sebab, lanjut politisi Partai Demokrat itu, banyak kontraktor tidak profesional. Sehingga, dana pemeliharaan tidak direalisasikan. Pihaknya menegaskan, kontraktor nakal harus di blacklist. Sebab, pekerjaan rusak tidak diperbaiki meski anggaran disediakan.

“Pejabat pembuat komitmen (PPK) juga harus bertanggung jawab. Kontraktor harus diminta melakukan perbaikan selama masa pemeliharaan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pasar, Disperindagprin Kabupaten Sampang, Moh. Rasul mengklaim pekerjaan sudah sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Sehingga, tidak perlu adanya perbaikan. Bahkan, sudah melalui penilaian pihak konsultan.

“Kami kroscek lagi. Tapi, selama ini dinilai sudah sesuai RAB dan tidak perlu ada pemeliharaan. Namun akan kami lihat lagi ke lokasi,” responnya.  (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *