Bapemperda DPRD Pamekasan Hanya Agendakan 10 Raperda di Tahun 2021

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA)  RINGAN: Bapemperda DPRD Pamekasan sisakan lima agenda raperda 2020 yang belum disahkan.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Memasuki tahun 2021, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan hanya mengagendakan 10 program pembentukan peraturan daerah (propemperda)

Jumlah tersebut terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah propemperda tahun 2020 yang mencapai 15 agenda rancangan peraturan daerah (raperda).

Bacaan Lainnya

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Sekretairat DPRD (Sekwan) Pamekasan Makki merinci: 10 raperda tersebut di antaranya raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pengembangan usaha mikro, dan industri kreatif.

Selain itu, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2015 mengenai tata niaga, budidaya dan perlindungan tembakau Madura, penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Selanjutnya, perubahan APBD tahun anggaran 2021, APBD tahun anggaran 2022, perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2008-2023, raperda penyelenggaraan kearsipan dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pamekasan tahun 2020-2040.

“Pembahasan itu maksimal kalau raperda satu tahun. Kalau non perda enam bulan, tapi biasanya tidak sampai,” ujarnya.

Sementara itu, terdapat lima raperda  yang telah selesai dibahas pada tahun 2020, namun belum disahkan sampai sekarang karena masih dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Lima raperda tersebut yaitu: raperda tentang retribusi jasa usaha. Raperda tersebut kini hanya tinggal permintaan nomor register kepada Pemprov Jatim. Kemudian, pencegahan dan pemberantasan prostitusi dan tindakan asusila yang selesai dibahas oleh Komisi I DPRD hanya tinggal diajukan ke Pemprov untuk dievaluasi.

Selain itu, ada juga perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedagang kaki lima (PKL) yang sedang menunggu evaluasi gubernur. Kemudian raperda pesantren yang getol disuarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terakhir, raperda penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Setelah evaluasi turun maka diajukan kembali untuk permohonan nomor register,” ucapnya. (ali/58)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *