Bapemperda Sampang Prioritaskan Pembahasan Raperda PPHDes

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN)

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Dari belasan rancangan pembentukan peraturan daerah (Raperda), badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Sampang, hanya fokus membahas satu raperda. Yakni, raperda tentang peraturan pembentukan produk hukum desa (PPHDes).

“Aturan tersebut sangat penting. Karena berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan payung hukum di tingkat desa. Sehingga, target kami tahun ini bisa rampung,” ujar, Ketua Bapemperda DPRD Sampang, Moh. Faruq, Kamis (11/3/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dalam pembuatan aturan di tingkat desa perlu ada payung hukum di atasnya. PPHDes ini, akan mengakomodir kebutuhan dari pemerintah desa (pemdes). Sehingga, setiap peraturan yang berkaitan dengan masyarakat berlabel hukum yang jelas melalui perda.

Selain itu, dia mengatakan soal kebijakan di tingkat desa, PPHDes juga mengatur batasan-batasan produk hukum. Sehingga, kebijakan merujuk pada perda. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada kebijakan kepala desa (kades) yang liar jika tidak diatur.

“Ini kan belum masuk ke pembahasan. Kemungkinan juga, berbagai produk hukum di tingkat desa harus mengacu pada perda,” ucapnya.

Laki-laki yang akrab disapa Faruq ini mengaku, belum bisa menjelaskan secara detail tentang isi PPHDes. Namun, perda itu akan berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, bapemperda selama ini baru selesai menggelar penentuan raperda prioritas.

Pihaknya menegaskan, adanya PPHDes akan membuat penataan manajemen di tingkat desa lebih baik. Terutama, mengenai kebijakan yang berupa produk hukum. Seperti, aturan tentang tamu kunjungan di desa atau aturan lainnya yang ditetapkan pemerintah desa.

“Jika ada cantolan hukumnya, maka masyarakat tidak akan menganggap aturan sepele. Karena dalam perda jelas, sudah ada sanksinya jika ada pelanggaran,” tegasnya.

Menurutnya, dalam pembahasannya nanti akan melibatkan semua pihak terkait. Baik pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah. Sebab, raperda ini berkaitan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.

Untuk diketahui, bapemperda mengagendakan 19 raperda yang akan dibahas. Rencana aturan itu, sebagian usulan dari eksekutif, dan inisiatif wakil rakyat. Hanya saja, dari belasan raperda tersebut,  PPHDes menjadi prioritas untuk penyelesaian pembahasannya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiawan mengaku adanya perda PPHDes akan mendorong majunya semua desa. Setiap desa, akan melahirkan produk yang sifatnya membangun. Sehingga, pemerintah berharap peraturan itu segera terselesaikan tahun ini.

“Kami sangat mendukung demi kemajuan desa. Karena semua aturan tentang desa sudah ada,” responnya.  (man/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *