oleh

Bapenda Bangkalan Gunakan Data NJOP Tahun 2011

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan belum bisa  melakukan pemerataan pembaruan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pendataan untuk meningkatkan pembayaran pajak bangunan atau hak atas tanah itu masih menggunakan data lama. Bahkan diketahui pembaruan terakhir dilakukan oleh Pemkab Bangkalan pada tahun 2011 lalu.

Kepala Bapenda Bangkalan Ismet Efendi menyampaikan,  pembayaran NJOP baik Pajak Bumi Bangunan (PBB), atau untuk transaksi bea perubahan hak atas tanah, dan bangunan memang belum maksimal. Sehingga tahun 2021 pihaknya merencanakan melakukan pembaruan data.

”Kami ingin ada peningkatan, karena memang sudah 10 tahun belum diupdate, harusnya nilainya meningkat,” ulasnya.

Pihaknya membeberkan, pembaruan data harus melibatkan perguruan tinggi yang berkompeten. Sehingga dapat lebih mudah melakukan pendataan secara detail menggunakan aplikasi.

”Kami ingin ini segera selesai dan bisa dilihat perbedaan peningkatan NJOP-nya,” katanya.

Tetapi, lanjut dia, untuk kesempatan pertama updating kemungkinan dilakukan terbatas di wilayah Kecamatan Kota Bangkalan saja. Sebab. Selain merupakan penduduk padat, potensi bayar juga lebih besar dan lebih mudah terdata.

”Karena anggarannya hanya sekitar Rp500 juta, kami fokus di area kelurahan dulu, nanti untuk desa bisa pada tahun selanjutnya,” tukasnya. (km59/mam)

Komentar

News Feed