oleh

Bapenda Bangkalan  Sebut Setoran PBB Tidak Mencapai Target

KABARMADURA.ID, BANGKALAN –  Realisasi dari setoran pajak bumi bangunan (PBB) di Bangkalan belum mencapai target. Tercatat sejak 17 November masih mencapai 35 persen. Padahal idealnya memasuki akhir tahun harus di atas 50 persen.

Selain belum mencapai target, pada tahun 2019 PBB masih memiliki tunggakan utang. Hal tersebut terlihat dari data realisasi yang ada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan, total piutang PBB-P2 sendiri mencapai Rp100.000.000 dengan rincian PBB pedesaan sebesar Rp30.000.000 dan PBB perkotaan Rp70.000.000.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pengembangan Bapenda Bangkalan Sri Yenny Repeliyanti menjelaskan, target PBB setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) sebesar Rp5.767.915.305. Sementara itu capaiannya hanya Rp2.074.670.523 atau 35,97 persen.

“Pembayaran pajak ini bisa langsung melalui Bapenda, bisa juga melalui perangkat desa,” jelasnya.

Menurut Yenny, target PBB untuk pedesaan sebesar Rp4.942.208.321 dan PBB perkotaan Rp725.706.984. Belum tercapainya capain target itu, dikatakannya jika kesadaran masyarakat membayar pajak masih minim. Khususnya pembayaran pajak melalui perangkat desa.

Menurut dia, pihaknya akan mengambil langkah melakukan sosialisasi ke masing-masing desa dan melakukan evaluasi. Ia menjelaskan, jika PBB tidak mencapai target akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu, ia meminta kepada perangkat desa untuk segera melunasi PBB sebelum akhir bulan Desember nanti beserta piutangnya.

“Mayoritas yang belum membayar ini dari pembayaran ke perangkat desa. Nanti akan kami koordinasikan ke masing-masing desa,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Rokib mengatakan, terkait piutang PBB ini, dirinya siap terjun ke lapangan bersama Bapenda untuk mendorong desa untuk segera membayar pajak.

“Kemarin sudah meminta data PBB mana saja yang belum menyetor pajak dan masih mengutang, kami siap membantu untuk mengkondisikan. Kami minta kepada camat, kepala desa segera menyetor dan melunasi PBB,” tandasnya. (ina/mam)

Komentar

News Feed