Bappeda Sebut Tambak Udang Pantai Lombang Belum Diatur di RTRW

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) MENGAKUI: Tambak udang di pantai lombang belum diatur di RTRW.

KABARMADURA.ID, Sumenep – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep menyebut tambak udang di sekitar Pantai Lombang yang mencemari lingkungan, ternyata belum diatur di rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Dengan kata lain, tidak berizin.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan Kewilayahan Deddy Satria Pinandita melalui Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah Bappeda Sumenep Chairul Hidayat. Menurutnya, kegiatan tambak udang di RTRW tidak diatur, termasuk tambak udang di sekitar Pantai Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

Bacaan Lainnya

“Tambak udang di RTRW tidak diatur boleh atau tidak. Ada diskresi atau kebijakan pemerintah bahwa boleh asalkan itu mendukung ekonomi dan menjaga lingkungan,” katanya, Selasa (10/11/2020).

Bappeda sempat mengeritik pencemaran lingkungan yang diduga dari tambak udang sekitar Pantai Lombang. Sebab, itu melabrak persyaratan; wajib menjaga lingkungan.

Dia mengatakan, selama ini antara Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) dan Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep tidak saling menjatuhkan. Yang dapat menimbulkan pencemaran, tambahnyam, tidak mungkin tambak yang berizin. Sebab, yang berizin, pembangunannya sudah melalui proses.

Chairul menambahkan, proses yang dimaksud mulai dokumen lingkungan serta persyaratan lainnya wajib terpenuhi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep melakukan pengecekan selama 6 bulan sekali mengenai limbah yang dimaksud.

“Yang berizin pasti tidak berakibat melakukan pencemaran. Gak tahu juga jika di pertengahan ada masalah,” ujarnya.

yang menyebakan pencemaran tentunya tambak lokal atau tambak yang tidak berizin. Sebab, tidak mungkin melakukan kajian sebelumnya “Asal bangun ya sudah itu. Sehingga, betpitensi berdampak pada lingkungan,” tukasnya.

Dia mengatakan, sepanjang tidak merusak pariwisata, maka boleh melakukan pembangunan tambak udang. Apa-apa yang masih belum diatur, akan berusaha diberesi di RTRW baru.

“RTRW yang baru saat ini masih proses review. Tahapan proses saat ini masih ada di Gubernur. Setelah Gubernur, nantinya ke Kementerian PU dan Tata Ruang,” ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep Kukuh Agus Susyanto menegaskan, semua tambak yang berizin termasuk di Pantai Lombang tidak akan pernah mencemari lingkungan. Sebab, semuanya dilakukan kajian yang matang. Tentunya bersama tim, di antaranya dinas lingkungan hidup (DLH) dan tim lainnya.

Dalam waktu dekat, dirinya akan berkoordinasi dengan Satpol PP dalam rangka penegakan hukum, sekaligus DLH selaku tim pengawasan.

“Kalau masalah pencemaran, itu bukan hanya di Lombang. Kami temukan di lokasi lain, tetapi yang tidak kantongi izin,” paparnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ernawan Utomo mengatakan, tambak di Pantai Lombang yang dimaksud hanya dua tambak yang berizin. Yakni CV Lombang Sejahtera dengan PT Darwin Nusantara. Sehingga, uji laboratorium sudah dilakukan; di tambak tersebut tinggal menunggu hasilnya nanti.

“Tunggu saja, tinggal seminggu lagi hasil uji lab-nya,” pungkasnya. (imd/nam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *