Baru 57 Perusahaan Gaji Karyawan Sesuai UMK, Disnakertrans Akan Laporkan ke Pemprov

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Sumenep-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep menyampikan, dari 565 perusahaan terverifikasi yang menyatakan siap untuk menggaji karyawan sesuai dengan upah minimum kabupaten(UMK), hanya sekitar 57 yang sudah melaksanakannya. Hal  itu disampaikan Kepala bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Kabupaten Sumenep Ach Kamarul Alam. Ia menyampaikan, setelah melakukan pembinaan dan monitoring dengan sejumlah perusahaan di ujung timur Pulau Madura ini ternyata lebih banyak yang belum siap membayar sesuai UMK.

“Sementara ini kami hanya memberikan teguran atau peringatan terlebih dahulu, peringatan itu akan dilaksanakan selama tiga kali, kalau tidak mempan maka akan kami laporkan nanti,” katanya, Rabu (4/3/2020).

Meskipun sejauh ini pihaknya masih belum bisa memberikan sanksi, tetapi dia bisa melaporkan perusahaan-perusahaan tersebut ke pengawas Disnakertrans Jawa Timur (Jatim). Dengan demikian perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi langsung.

Sesuai dengan regulasi yang ada perusahaan yang diizinkan untuk beroperasi di Sumenep sudah menyatakan siap untuk membayar karyawan sesuai dengan UMK dan jaminan BPJS.

“Ya bisa dipidanakan, karena jelas sebelum perusahaan itu menerima karyawan, di perizinan itu sudah ada aturan main yang harus disepakati, yaitu kesanggupan membayar upah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan sudah diberikan kesempatan penangguhan dan memberikan pemberitahuan bahwa tidak mampu membayar UMK tetapi faktanya sampai saat ini tidak ada. Berarti mereka kan siap,” imbuhnya.

Alam menambahkan, pihaknya berjanji akan memperjuangkan hak-hak yang harus didapatkan oleh para tenaga kerja. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan kembali melakukan monitoring untuk mengkroscek kembali perusahaan-perusahaan, dan yang tetap belum membayar sesuai UMK maka akan dilaporkan.

Syaiful Hadi karyawan di salah satu perusahaan di Sumenep membenarkan, pada hasil penggajian bulan Februari masih belum bisa menerima upah sesuai UMK, apalagi mendapatkan tunjangan kesehatan baik BPJS maupun yang lainnya.

 

“Saya tidak dapat kalau BPJS tapi kalau gaji ada tetapi tidak sampai sejuta lima ratus,” ujarnya. (ara/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *