Baru Diresmikan, KIHT Pamekasan Jadi Bahan Studi Banding Pemkab Temanggung

(FOTO: HUMAS FOR KM) STUDI KOMPARASI: Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat menerima kunjungan dari Pemkab Temanggung yang dipimpin oleh Wakil Bupati Temanggung R. Heri Ibnu Wibowo.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Belum genap sepekan meresmikan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dipercaya untuk menjadi lokasi studi banding KIHT oleh Pemkab Temanggung, Jawa Tengah.

Kunjungan pejabat Pemkab Temanggung diterima oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam di pringgitan dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Kamis (23/12/2021).

Rombongan Pemkab Temanggung yang dipimpin oleh Wakil Bupati Temanggung, R. Heri Ibnu Wibowo itu, untuk belajar tentang tata niaga tembakau dan pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang baru dirintis Pemkab Pamekasan.

Bacaan Lainnya

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, pendirian KIHT di Pamekasan berawal dari diskusi tentang fenomena tembakau yang cenderung merugikan petani. Kemudian diskusi itu ditindaklanjuti. Pihaknya belajar kepada daerah yang telah memiliki KIHT; Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

Pria yang akrab disapa Mas Tamam tersebut mengungkapkan, lokasi KIHT sementara berada di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan dan telah diresmikan pada Senin (20/12/2021). Izin operasional dari Kanwil Bea Cukai Jawa Timur telah terbit. Pengelolaannya dengan sistem sewa. Namun nanti akan dipindah ke lokasi yang telah dirancang di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan.

“KIHT ini kami rancang di 2020, dari diskusi itu kita langsung buat grup WhatsApp, baru kemudian kami bagi tugas dan peran,” ucap Mas Tamam

Sementara itu, Wakil Bupati Temanggung R. Heri Ibnu Wibowo mengatakan, kunjungan itu dilakukan karena daerahnya memiliki potensi tembakau cukup tinggi. Namun, potensi tersebut belakangan ini cenderung merugikan petani tembakau lantaran harganya yang tidak memihak kepada mereka.

“Kami juga berharap nanti mendapatkan ilmu terkait dengan peraturan daerah tentang tata niaga tembakau ini. Sehingga benar-benar bisa melindungi para petani di Temanggung, termasuk pula soal KIHT seperti apa program yang direncanakan, sehingga bisa menjadi bahan bagi kami untuk bisa membentuk KIHT ini,” ucapnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.