oleh

Baru Panen Awal di Musim 2020, 100 Ton Garam Sudah Tidak Laku

Kabarmadura.id/SUMENEP-Berdasarkan catatan Asosiasi Petambak Garam (APG), terdapat 100 ton garam di Sumenep yang baru panen di musim 2020 ini, masih menumpuk di gudang petambak. Garam mereka belum laku terjual.

Menurut Ketua APG Abdul Hayat mengatakan, petambak garam hingga saat ini masih digantung, karena tidak punya ketetapan sebagaimana yang diamanatkan di undang-undang nelayan dan perlindungan petambak garam. Dia menyimpulkan, hal itu terjadi karena tidak adanya keseriusan dari perusahaan pengimpor garam untuk menyerap garam rakyat.

Sementara petambak garam harus tetap diproduksi. Sebab, nasib petambak garam ditentukan oleh hasil garam.

“Hasil panen garam harus saat ini tidak ada yang beli alias tidak laku. BUMN, legislatif, eksekutif harus satu suara bersama-sama mengangkat petambak garam,” katanya, Minggu (5/7/2020).

Tidak tererapnya 100 ton garam itu, baginya adalah gejala masalah besar yang akan terjadi pada musim panen thun 2020 ini. Atas hal itu, dia berencana menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep (DPRD) Sumenep untuk ikut menyikapinya.

Dia ingin pemkab bersama legislatif Sumenep dapat menyuarakan kembali desakan kepada pemerintah untuk meregulasi harga garam melalui harga pokok pemerintah (HPP). Petambak garam akan mengusulkan, harga garam kualitas pertama (KW1) senilai Rp2.000  per kilogram, dan KW2 Rp1.500 per kilogram.

“Pemkab harus ambil sikap dan dapat menyarakan untuk segera menentukan HPP garam atau bagaimana garam saat ini dapat laku,” tuturnya.

Namun ada permasalahan baru yang menurutnya juga perlu disuarakan ke DPRD serta pemkab. Bukan hanya soal garam, namun garam yang belum terjual itu harus segera laku. Sebab, musim garam 2020 baru dimulai, masih banyak garam yang akan dipanen di musim ini.

Soal banyak yang stok yang mengendap dan anjloknya harga garam di tahun 2020 ini, jelas Hayat, karena sisa stok produksi musim 2019 mencapai 90 ribu ton. Selain itu, perusahaan pengolah garam atau pabrikan tidak menyerap maksimal lantaran ada pembatasan kepada para suplaiyer (pemasok garam). Sementara, pabrikan berdalih stok garamnya masih banyak.

Ditambah lagi, kebijakan kuota impor garam tahun 2019 sebanyak 3,7 juta ton, membuat garam di musim produksi tahun 2019 hanya dihargai Rp350 per kilogram untuk KWI dan Rp250 per kilogram untuk KW II.

Kebijkan kuota impor itu juga mulai membuat petambak garam enggan berproduksi, karena tidak seimbang dengan biaya operasional produksi.

“Harga garam rakyat sampek saat ini KW1 Rp350 di atas truk di pinggir jalan dan kw2 Rp250 di atas truk di pinggir jalan,” tuturnya.

Sunarto Petambak Garam Asal Pinggir Papas mengakui, untuk sementara garam yang sudah dipanen masih tidak laku. Sehingga, masih kebingungan. Harapnnya, pemerintah harus mengupayakan untuk harga garam dengan harga yang layak.

“Garam saat ini masih tertimbun dilahan tambak masing-masing. Rata-rata dipinggir jalan penuh dengan garam termasuk milik saya mas,” ujarnya.

Petambak garam asal Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget, Mohammad Busar membenarkan, anjloknya harga saat ini, ditambah tidak lakunya garam hasil produksi terbaru. Bahkan stok garamnya yang lama hanya dijual Rp225 per kilogram.

Jika garam baru yang dipanen tetap tidak laku, dia mengaki akan merugi senilai Rp100 juta. Iru dihitung dari awal produksi hingga memanen, termasuk ongkos pekerja.

“Dari mengisi garam per karung ongkosnya Rp1.000. Kemudian garam diantarkan ke jalan raya per karung Rp225, jika dihitung-hitung rugi mas,” tegasnya.

Jika harga garam senilai Rp225 per kilogram, maka diperkirakan hanya memegang uang Rp60.000. Sehingga dia tidak terlalu menuntut harus sangat mahal. Setidaknya Rp1 juta per ton sudah tidak akan merugi.

“Intinya, garam kami diharapkan laku dengan harga yang sekiranya tidak merugi pak,” paparnya.

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengaku sudah berkunjung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa bulan lalu untuk meminta ditetapkannya HPP garam. Tetapi, hasilnya nihil, belum ada respon dari pemerintah pusat hingga saat ini.

“Pemerintah juga harus ikut andil dalam penetapan harga garam, agar rakyat tidak dirugkan,” pungkanya. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed