Bassra Madura Layangkan Tuntutan ke Presiden Tentang Anjloknya Harga Garam

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FAIN NADOFATUL M.) DIKAJI: Tokoh agama Madura berkumpul di Kecamatan Arosbaya Bangkalan untuk membahas harga garam.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Sejumlah tokoh agama se-Madura mulai melakukan kajian harga garam yang murah. Dari hasil kajiannya, menuntut adanya pembenahan regulasi mengenai garam. Sehingga mampu menahan harga garam agar tidak anjlok dan merugikan petani di Madura. Hal ini diungkapkan perwakilan Badan Silaturrahmi Ulama’ Pesantren Madura (Bassra) Kiai Muhammad Aunul Abied Shah, Selasa (9/11/2021).

Menurutnya, regulasi yang mengatur tentang garam saat ini mengakibatkan petambak semakin menderita. Padahal, jika memang PT Garam bisa melakukan kerjasama dengan semua kabupaten di Madura seharusnya mampu meningkatkan harga garam. Bahkan lebih memperhatikan nasib petambak garam.

“Pemerintah tiap kabupaten memang mempunyai standar operasional prosedur (SOP) masing-masing dari hasil kerjasamanya.  Tapi petambak garam juga harus diperhatikan melalui SOP masing-masing,” ujarnya di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Saidiyah Aermata Arosbaya, Bangkalan.

Kiai asal Sampang tersebut mengatakan, sudah banyak keluhan dan aduan dari petambak garam maupun tokoh masyarakat tentang regulasi. Sebab mempunyai efek domino yang mengakibatkan petambak garam menderita. Sehingga regulasi yang saat ini masih diterapkan harus segera dievaluasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami mempunyai beberapa gerakan secara paralel, yakni pembuatan industri teknologi meningkatkan kualitas dan kuantitas garam di Madura. Secara makro gerakan kami ingin menekan, baik secara politik maupun makro kepada pihak-pihak yang berwenang untuk membuat regulasi mengenai garam,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, regulasi tentang tata niaga garam berupa ekspor dan penggunaan garam perlu dirombak. Pihaknya berkomitmen akan mengawal di tingkat kabupaten, provinsi hingga Kementerian. Pengawalan tersebut diharapkan mampu menjadi penyambung lidah rakyat. “Karena rakyat ii mempunyai kebutuhan, permasalahan yang harus diselesaikan dan dicarikan solusinya,” tegasnya.

Lebih rinci dibeberkan, regulasi yang harus dievaluasi mengenai penggunaan garam. Yakni, garam harus dimasukkan ke kebutuhan pangan atau konsumsi. Selain itu, pembenahan adanya regulasi yang memperbolehkan impor garam. Sehingga pabrikan di bidang makanan tidak mempunyai kewajiban untuk membeli garam dari luar negeri.

“Jangan sampai regulasi itu melanggar UU seperti kesejahteraan petani. Kami telah menyampaikan kepada presiden melalui surat secara langsung. Ada beberapa tuntutan yang sudah dikirim ke istana, agar bisa membenahi atau membatalkan regulasi yang ada saat ini,” bebernya.

Tuntutan-tuntutan itu antara lain, memasukkan garam sebagai komoditi bahan pangan penting atau konsumsi. Kedua, agar pemerintah hadir dalam peningkatan mutu dan bahan baku garam, pemerintah harus menerapkan mutu standar bahan baku. Kemudian, agar dikembalikannya UU nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Garam dievaluasi total.

“Nah ini perlu, agar garam di Madura ini tidak dicap jelek. Kalau nanti tidak ditanggapi presiden, kami akan melakukan judicial review,” jelasnya.

Tuntutan Bassra ke Presiden RI

  • Memasukkan garam sebagai komoditi bahan pangan penting atau konsumsi
  • Pemerintah harus hadir dalam peningkatan mutu dan bahan baku garam
  • Pemerintah harus menerapkan mutu standar bahan baku
  • Dikembalikannya UU nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Garam harus dievaluasi total.

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *