Bassra Minta BUMD Se-Madura Carikan Solusi Garam

(KM/HELMI YAHYA) SERIUS: Sejumlah ulama Madura yang bergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama Pondok Pesantren Madura (Bassra) menemui Bupati Bangkalan di pendopo agung Bangkalan membahas solusi terhadap garam dan tembakau Madura, pada Selasa (17/5/2022).

KABARMADURA.ID | BANGKALAN – Badan Silaturrahmi Ulama Pondok Pesantren Madura (Bassra) meminta Bupati Bangkalan, memperhatikan nasib petani tembakau dan garam. Permintaan tersebut disampaikan Bassra saat melakukan silaturahmi dengan Bupati paling ujung barat Masdura di pendopo Agung kabupaten Bangkalan (17/5/2022).

Bassra mengklaim kedatangan tersebut mewakili masyarakat, para asosiasi tembakau dan garam di Madura. Salah satu persoalan yang dikembangkan tentang garam dan tembakau di Madura, tidak adanya solusi konkret yang dapat membantu dan memberikan solusi keringanan pada petani produk komoditi yang menjadi pekerjaan khas orang Madura.

Jubir Bassra, KH Muhdhar Abdullah, menyampaikan, bahwa kedatangannya ke Bangkalan merupakan sebuah upaya silaturrahmi dan juga komunikasi pada pemangku kebijakan di setiap kabupaten di Madura. Sehingga berbagai permasalahan yang muncul bisa dilakukan musyawarah untuk solusi bersama.

“Kami datang untuk melakukan komunikasi mengenai usulan sejumlah poin regulasi pada permasalahan yang kami bawa,” katanya, sambil menguraikan jika ada dua permasalahan serius yang dibicarakan dan disampaikan pada setiap pimpinan daerah, yakni persoalan garam dan tembakau.

Meskipun Bangkalan bukan daerah produksi tembakau, tetapi, menurutnya, karena merupakan bagian dari penyumbang pajak rokok, tentu harus tetap dilibatkan.

“Masalah tembakau dan garam ini sudah lama menjadi aduan masyarakat pada para ulama, tetapi kami juga belum bisa memberikan solusi konkret, “ tutur dia.

Permainan harga pasar dan pabrikan menjadi semakin merosot dan miris dirasakan oleh para petani, ketentuan kualitas yang tidak memiliki patokan menjadi salah satu unsur yang membuat sejumlah pabrikan sewenang-wenang menentukan harga dan menentukan kualitas.

“Ini tentu sangat memprihatinkan, bagaimana bisa petani menciptakan tembakau kualitas super, kemudian pabrikan menyebut tidak layak atau biasa saja, sehingga harganya murah,” terangnya.

Begitupun dengan garam. Permainan harga dan pengambilan keputusan yang kurang tepat ini membuat sejumlah petani akhirnya gunung tikar dan pindah pekerjaan. Padahal kebutuhan garam Indonesia masih kurang dan lebih banyak impor.

“Maka dari itu, kami ingin setiap daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nya bisa mencarikan solusi, salah satunya dengan membangun home industri yang legal,” usul dia.

Bassra juga akan melakukan komunikasi dan silaturahmi kepada semua Bupati di Madura dan juga Gubernur Provinsi Jawa Timur mengenai permasalahan tersebut. Sehingga nantinya bisa membuat solusi ini lebih kuat, sebab, perlu persetujuan setiap daerah dan provinsi untuk membangun Home Industri tersebut.

“Kami ingin agar 4 Bupati ini bisa membantu, tentu nanti bisa diatur bagaimana regulasinya,” harapnya.

Sedangkan Bupati Bangkalan R Abdul Latief Amin Imron mengaku siap menampung semua saran yang disampaikan oleh Bassra pada kesempatan audiensi tersebut. Dirinya juga mengakui, bahwa harga garam dan produksi garam di Bangkalan terus menerus merosot, sehingga memang perlu langkah dan solusi bersama oleh keempat Bupati.

“Dulu petani garam menjadi usaha yang menjanjikan, sekarang, jika kemarau banyak yang kemudian beralih profesi,” terangnya

Mengenai Home Industri Rokok yang diusulkan, dirinya memilih menunggu hasil dari komunikasi dan silaturahmi Bassra ke semua bupati selesai. Setelah itu dirinya akan melakukan pertemuan untuk membicarakan mengenai usulan tersebut.

“Saya akan menunggu kunjungan Bassra ini selesai dulu di semua kabupaten, baru nanti kita akan bertemu untuk membicarakan nya,” sebutnya.

Direktur BUMD Sumber Daya Bangkalan, Moh Fauzan Jakfar menyampaikan dirinya bisa saja membantu persoalan garam dan tembakau. Hanya saja karena dirinya berasal dari BUMD yang memang ditugaskan untuk mencari keuntungan, maka tentu langkah awal harus diperhatikan bagaimana kebijakan dan regulasi tersebut dibuat sehingga bisa menguntungkan pada petani.

“Kita akan lihat dulu bagaimana kondisi regulasinya, sebab persaingannya nanti tengkulak besar dan captain-captain yang omsetnya besar, “ Sebut dia.

 

Reporter: Helmi Yahya

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.