oleh

Batalnya Penerapan Sirekap Untungkan Wilayah Kedap Sinyal

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep gagal menggunakan terobosan baru pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep, yakni Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

Rencananya, semua hasil bisa langsung dimasukkan ke dalam Sirekap itu. Masyarakat juga bisa mengakses secara langsung guna memantau penghitungan. Aplikasi tersebut juga ditetapkan sebagai hasil resmi.

Akan tetapi, ketika rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, diputuskan Sirekap tidak menjadi patokan hasil resmi.

Namun, Pilkada serentak 2020 tetap akan menggunakan hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara manual berdasarkan berita acara dan sertifikat.

“Nggak (pakai Sirekap). Rekapitulasi itu kembali ke manual. Itu hasil RDP di DPR RI dengan Mendagri, KPU, dan Bawaslu RI,” kata Komisioner KPU Sumenep Rahbini kepada Kabar Madura, Minggu (15/11/2020).

Kendati gagal jadi patokan hasil resmi, Rahbini menegaskan, akan tetap menggunakan Sirekap sebagai alat kontrol layaknya penghitungan hasil cepat.

“Sekarang hanya sebatas alat kontrol saja. Iya tetap dipakai, KPU Sumenep tetap pakai, tapi bukan hasil resmi. Kalau dulu situng sekarang Sirekap. Masyarakat dan kampanye bisa melihat di Sirekap itu, iya seperti hitung cepat lah,” sambungnya.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Sumenep Abd Rahem menyebut, Sirekap memang menjadi terobosan yang bagus di tengah wabah Covid-19. Masyarakat bisa memantau secara langsung dari rumah masing-masing.

Namun, Rahem tetap memberikan catatan. KPU Sumenep harus segera mempersiapkan rencana kedua, saat memaksakan Sirekap di daerah kedap sinyal seperti di kepulauan Sumenep. (idy/waw)

 

 

 

 

Komentar

News Feed