oleh

Bawa Sajam, Disdik Bangkalan Diminta Serius Awasi Siswa

KABARMADURA.ID, Bangkalan  – Sebanyak 45 pelajar diamankan oleh Satuan Resort Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan, Mereka ditangkap karena ada salah seorang pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam) saat ingin melakukan aksi penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), Jumat (9/10/2020).

Diketahui, para pelajar tersebut akan bergabung dengan ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang melakukan demo penolakan UU Omnibus Law Ciptaker di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

Kepala Polres (Kapolres) Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra menyatakan, penangkapan terhadap pelajar itu sebagai upaya antisipasi dini guna mencegah adanya demo anarkis terkait penolakan UU Omnibus Law Ciptaker tersebut. Saat ini pelajar tersebut sudah diamankan dan dilakukan pendataan soal identitas dari masing-masing pelajar.

“Dari awal kegiatan ini kita sudah mensinyalir adanya elemen lain terutama adik-adik pelajar. Maka dari awal kita sudah melakukan pencegahan,” kata Rama, Minggu (11/10/2020).

Kapolres Rama menegaskan, para pelajar yang diamankan itu akan dilakukan pembinaan. Hal itu dilakukan agar kedepan  tidak ada lagi pelajar yang terlibat demo dengan membawa sajam.

“Kita koordinasikan juga dengan dinas pendidikan, dengan kepala masing-masing kepada sekolah untuk sama-sama menghimbau bahwa tugas pelajar ya belajar,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan angkat bicara, ditegaskannya pelajar tidak perlu ikut serta dalam aksi demo. Apalagi sampai membawa senjata tajam.

“Mereka masih kurang memahami subtansi omminus law itu dan juga rawan terprovokasi yang membuat perilaku anarkis,” ujar Nur Hasan.

Dikatakannya, kedepan pihaknya akan meminta dinas terkait untuk mengeluarkan surat edaran terkait larangan bagi pelajar ikut aksi demonstrasi. Hal itu sebagai upaya agar pihak sekolah maupun dinas pendidikan lebih pro aktif dalam segi pengawasan terhadap pelajar.

Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, agar kondisi lebih kondusif makan semua pihak diminta untuk tidak terprovokasi. Penyampaian aspirasi yang tepat adalah dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. (km56/mam)

Komentar

News Feed