oleh

Bawaslu Bangkalan Dicurigai ‘Masuk Angin’

KPK: Pemenang Sudah Ditentukan Sebelumnya

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Laporan dugaan pelanggaran pemilu berunsur pidana yang dilakukan oleh anggota kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) Desa Kampak, Kecamatan Geger belum diputuskan oleh Gakkumbu Bawaslu Bangkalan.

Hal itu membuat sejumlah warga yang mengatasnamakan Komunitas Peduli Keadilan (KPK) mendatangi kantor Bawaslu Bangkalan, Rabu (15/5). Mereka datang dalam rangka ingin menanyakan keputusan dan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari pelapor Mayyis, calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kuasa hukum kedua pelapor Rofi’i Ibnu Marzuki mengatakan, bahwa laporan tersebut harusnya hari ini, (Rabu, red) sudah ada keputusan dari Bawaslu. Sebab menurut Rofi’i, semua bukti dan video sudah lengkap. Namun sampai berita ini diturunkan, Bawaslu belum bisa memberikan keputusan laporan tersebut.

“Masak setiap kali pemilu Bangkalan ini selalu ada pelanggaran pemilu, sampai kapan seperti ini. Jangan sampai masyarakat tahu bahwa Bawaslu masuk angin dalam menanggapi laporan pemilu,” papar Rofi’i di dalam kantor Bawaslu.

Sebelumnya diberitakan, dugaan kecurangan itu dilakukan oleh sesama caleg PKB di dapil tersebut. Kasus itu dimulai dari munculnya video yang direkam warga setempat. Video itu berisi aktivitas seorang caleh PKB lain yang mencoblos sejumlah surat suara dan dimasukkan ke kotak suara milik KPU dan diduga dibantu oleh seoang anggota KPPS setempat.

Sedangkan Ahmad Zayis yang juga bersatatus kuasa hukum caleg Dapil Bangkalan 2 (Geger, Klampis, Sepulu) menilai, pelaksanaan Pemilu 2019 di Bangkalan seperti kabar burung, yakni yang jadi sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga, kata Zayis, jika tidak ada tindakan hukum dari Bawaslu, maka pelanggaran pemilu di Bangkalan bisa disebut masif dan terstruktur.

“Sehingga harapan kami, yang jadi legislatif nanti adalah benar-benar pilihan rakyat, bukan caleg yang berusaha mencoblos dan memasukkan surat suara ke kotak suara Komisi Pemiliha Umum (KPU),” katanya yang datang bersama rombongan KPK di kantor Bawaslu, Rabu (15/5).

Ahmad Zayis sendiri menilai, Bawaslu sangat lambat dalam menangani kasus ini. Untuk langkah selanjutnya, dia akan menunggu kuasa hukum yang pertama untuk berkoordinasi langkah apa yang harus dilakukan. Selain menunggu Risang sebagai kuasa hukum utama, dirinya juga akan menunggu dari pihak Bawaslu terkait keputusan kasus ini.

“Saya menilai Bawaslu sangat lambat, sebab laporan ini sudah lebih dari 20 hari. Dan saya kira bukti juga sudah sangat cukup, bukti berupa video gambar yang bergerak, dan itu sudah sangat jelas ada caleg dan pihak KPPS di dalam situ,” tegasnya.

Di sisi lain, Komisioner Bawaslu Bangkalan Divisi Hukum dan Tata Informasi Muhlis mengatakan, untuk menanggapi laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu, dirinya harus melakukan registrasi dan administrasi selama tiga hari. Registrasi dan administrasi yang dimaksud, berupa kajian awal, apakah laporan tersebut memenuhi syarat atau bukan.

Sedangkan untuk memutuskan, dirinya membutuhkan 7 hari untuk mengumpulkan bukti-bukti. Jika dalam 7 hari tersebut dirasa kurang bukti, maka menambah waktu 7 hari, sehingga waktu yang dibutuhkan yakni 14 hari. Dalam 14 hari tersebut Bawaslu baru memberikan keputusan.

“Selain bukti, kami sudah melayangkan surat panggilan terhadap terlapor. Namun sampai tiga kali panggilan tersebut kamilayangkan, pihak terlapor tersebut tidak datang ke Bawaslu. Kami juga tidak memahami kenapa. Tapi kami dengar bahwa pihak yang merekam vidio tersebut untuk melengkapi bukti, orangnya sudah tidak berada di tempat (Desa Kampak, red),” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed