Bawaslu Bangkalan Sentil Kinerja KPU Soal Pelanggaran Pemilu 2019

  • Bagikan
KURANG MAKSIMAL: Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Bangkalan dinilai kurang maksimal.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019 telah usai. Namun, pelaksanaan tersebut dinilai masih belum maksimal, terutama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan. Indikasinya, masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara pemilu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan Ahmad Mustain Saleh. Menurutnya, kinerja KPU perlu dievaluasi, pasalnya, dalam pelaksanaan pemilu masih banyak ditemukan pelanggaran, utamanya pelanggaran administrasi berupa Alat Peraga Kampanye (APK), baik di tingkat calon legislatif (caleg) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Selain, menilai kinerja KPU yang kurang maksimal. Mustain juga menyebut, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan juga minim perhatian terhadap pelaksanaan pemilu. Hal inilah yang harus menjadi evaluasi bagi KPU ke depannya.

“Buktinya saat pemilu kemarin masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar, saya tanya, mana pemkab Bangkalan melakukan sosialisasi? Padahal katanya sosialisasi di tingkat kecamatan tiap minggu, tapi buktinya tidak ada laporan,” paparnya, Senin (29/7).

Mustain mengatakan, KPU harus memperbarui regulasi-regulasi mengenai kampanye. Terutama dalam sanksi pelanggaran APK, sebab selama ini sanksinya hanya berupa teguran saja. Akibatnya, baik partai politik (parpol) maupun caleg acuh dengan pelanggaran tersebut.

Bahkan Mustain mengatakan, surat teguran tersebut hanya bertepuk sebelah tangan. Artinya, banyak caleg dan parpol yang melanggar regulasi kampanye tidak merespon teguran dari Bawaslu tersebut.

Bahkan Mustain menyayangkan, regulasi kampanye yang tidak memberikan tindakan tegas bagi pelanggar pemilu. Akibatnya, peserta pemilu dengan mudahnya melakukan banyak pelanggaran.

“Setelah kita tegur, tidak ada perbaikan. Tidak ada tanggung jawab dari pemasang. Regulasi hanya mengatur money politik dengan sanksi yang ada pidananya. Sedang regulasi kampanye dari KPU lainnya hanya berupa sanksi ringan,” ujarnya.

Baca juga  Dugaan Pengrusak Atribut PPP Simpatisan Caleg PKB

Sementara itu, Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengatakan, mengenai regulasi dirinya tidak bisa berbuat lebih. Pasalnya, regulasi berdasarkan ketetapan yang telah diatur oleh KPU RI.

“Masalah regulasi kampanye ini, regulasi kan yang membuat KPU pusat. Ya kalau teknisnya kan memang harus melalui KPU pusat. Nanti akan kita perbaiki,” katanya.

Mengenai minimnya dukungan pemkab Bangkalan dalam pemilu, Zainal mengaku, dirinya sudah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait mengenai pemilu. Dirinya juga mengaku, sudah sering melakukan sosialisasi baik di tingkat kecamatan, bahkan bupati sekaligus.

Namun sayangnya, sosialisasi tersebut tidak maksimal. Sebab, dalam pemilu yang telah dilaksanakan, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

“Kita sudah bertatap muka menekankan bahwa ASN dilarang ikut kampanye. Tapi saat di lapangan masih kita temukan ASN yang ikut kampanye,” ujarnya.

Zainal mengatakan, akan memperbaiki kinerja KPU kedepannya sesuai dengan evaluasi yang disampaikan oleh Bawaslu Bangkalan. Dirinya yaki, dengan anggota komisioner baru, pihaknya mampu lebih baik lagi dalam melaksanakan pemilu.

“Tetap saya hargai apresiasi kritikan dari Bawaslu. KPU ini kan formasinya baru, saya yakin nanti kedepannya kita akan bekerja lebih baik lagi,” tandasnya. (ina/pin)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan