Bawaslu Sampang Hentikan 15 Laporan Pelanggaran

  • Whatsapp
YUNUS ALI GHAFI: Komisioner Bawaslu Sampang Divisi Penindakan Pelanggaran.

Kabarmadura.id/SAMPANG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sampang mencatat, terdapat 29 kasus laporan dugaan pelanggaran pemilu pada saat proses dan pemungutan hingga penghitungan suarat suara.

19 kasus laporkan oleh masyarakat 7 kasus temuan dari Bawaslu dan 3 kasus pelanggaran pelimpahan dari Bawaslu Jawa Timur yang harus diproses di tingkat kabupaten.

Namun tidak semua kasus dugaan pelanggran pemiu itu dapat ditindaklanjuti atau diproses. Asalkan laporan pelanggaran lengkap, baik syarat formil dan materilnya dan proses rekapitulisi pemilu sudah selesai.

Demikain dikatakan Komisioner Bawaslu Sampang Divisi Penindakan Pelanggaran Yunus Ali Ghafi setelah memverifikasi berkas dan mengklarifikasi semua laporan pelanggaran tersebut. Dari proses verifikasi dan klarifikasi itu, terdapat sejumlah laporan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehinggga tidak ditindaklanjuti.

“Sampai saat ini, ada sebanyak 15 kasus laporan dugaan pelanggaran pemilu dihentikan dalam proses pelapornnya, tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya, karena tidak melengkapi syarat formil dan materilnya,” ucap Yunus Ali Ghafi kepada awak media, Selasa (21/5).

Sebelum laporan pelanggaran pemilu itu diberhentikan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada para pelapor agar segera melengkapi syarat formil dan materilnya. Namun, mayoritas para pelapor dugaan pelanggaran pemilu itu, tidak mengindahkan surat permohonan dan pemberitahuan itu, sehingga tidak bisa diproses.

Laporan dugaan pelanggaran pemilu itu, mayoritas kaitannya dengan peralihan suara lintas partai ataupun satu partai, mencoblos lebih dari satu kali dan sejenisnya. Semua laporan pelanggaran itu, jika memenuhi peryaratan dan cukup bukti, tentunya ditindaklanjuti.

Adapun laporan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu Sampang, Gakkumdu, meliputi kasus pelanggaran pemilu di Desa Tapaan, Desa Bato Poroh Timur, Desa Trapang, Desa Madupak dan Rabasen serta Desa Bapelle, Kecamatan Robatal.

“Kebanyakan syarat yang tidak terpenuhi oleh pelapor, yakni saksi, bukti-bukti yang diberikan tergolong lemah, sehingga laporannya dihentikan,”kelit Yunus.

Setelah belasan laporan dugaan pelanggaran pemilu itu diberhentikan, Bawaslu langsung melayangkan surat kepada semua pelapor pelanggaran pemilu itu, bahwa laporannya dinyatakan sudah tidak bisa dilanjutkan.

Pria asal Kecamatan Sreseh itu menyadari jika keputusan mengentikan laporan itu memunculkan pihak-pihak yang kecewa. Maka dia menyarankan, bagi yang kecewa bisa menempuh jalur konsitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Bisa juga melaporkan kembali kepada Bawaslu, dengan catatan menggunakan laporan yang berbeda.

”Kalau dengan laporan yang sama dan pernah diputus oleh Bawaslu tidak memenuhi unsur dan syarat, tetap tidak bisa. Sampai saat ini kami belum mendengar informasi adanya laporan pelanggaran pemilu yang ke MK,”tukasnya. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *