oleh

Bawaslu Sumenep Dilaporkan ke DKPP

Kabarmadura.id/SUMENEP-Sebagian warga Kecamatan Masalembu melalui kuasa hukumnya Ach. Supyadi, resmi melaporkan para penyelenggara dan pengawas pemilihan umum (pemilu) di Masalembut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan kelalaian dan tindakan kecurangan.

Pihak terkait yang telah dilaporkan di antaranya, Ketua Badan pengawasan pemilu (Bawaslu) Noris, Ketua Pengawas kecamatan (Panwascam) Masalembu, ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) Masalembu dan ketua penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS 03 Desa Masalima

Sebagaimana disampaikan Ach Supyadi yang selama ini mendampingi kasus ini, laporannya sudah masuk dan diterima oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebenarnya, pelaporannya sudah diajukan sejak pekan lalu, namun karena berkas-berkasnya belum lengkap, maka tiga hari yang lalu, laporannya baru diregister. Selanjutnya, dia tinggal menunggu jadwal sidang di DKPP.

“Sebenarnya mulai diajukan pada hari Jumat 2 Mei 2019 lalu, tetapi karena kami masih harus melengkapi kelengkapan formilnya, jadi baru diregister hari Selasa tanggal 14 Mei 2019,” katanya saat diwawancarai lewat WhatsApp, Kamis (16/5)

Laporan tersebut, didasari dugaan aksi kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, yang akhirnya diselenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep pada Selasa (23/4) atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Sebelumnya, tepatnya tanggal 17 April atau hari H pencoblosan, ditemukan ratusan surat suara yang telah tercoblos terlebih dulu. Rinciannya, 70 surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres), 59 surat suara untuk calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 68 surat suara untuk caleg Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim), dan 69 surat suara untuk caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.

Di TPS 3 Desa Masalima, terdapat 212 daftar pemilih tetap (DPT). Berhubung ditemukan kecurangan yang merugikan salah satu paslon atau caleg lainnya, sehingga digelar PSU.

Tidak hanya di Desa Masalima, Supyadi juga mempersoalkan dugaan pelanggaran di Desa Sabuntan, Kecamatan Masalembu. Di desa tersebut, Supyadi mendampingi calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Hamsuri. Masalah tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu Sumenep.

Dugaan pelanggarannya ditemukan, setelah data perolehan suara Hamsuri di salah satu TPS, berbeda antara yang tertera di form model C1 dengan di form model DA 1. Hamsuri merasa, ada kemungkinan perolehan suaranya berpindah ke caleg PKB lainnya berinsial D di daerah pemilihan yang sama.

Sebab, di caleg lain tersebut, ada dugaan menggelembung, di C1 memperoleh 40 suara, namun saat di DA1 memperoleh 90 suara. Sayangnya, masalah yang dilaporkan ke Bawaslu itu tidak diproses, karena dinilai kurang bukti. Hal itulah yang menjadi dasar pihaknya melaporkan penyelenggara pemilu ke DKPP.

Sementara itu, dari tanggapan dari komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafi’ie dinyatakan, laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keseimbangan pemilu dan demi menjaga integritas Bawaslu, sehingga pihaknya siap diproses.

“Itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat atas pelaksanaan pemilu kepada penyelenggara pemilu. Insya Allah kami siap untuk berproses dalam menjaga integritas kami sebagai komisioner Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu,” katanya. (km48/waw)

Komentar

News Feed