oleh

Bawaslu Sumenep Larang Pemasangan APK Sebelum Penetapan Calon

kabarmadura.id/Sumenep-Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumenep mengimbau agar alat peraga kampanyae (APK) tidak terpasang setelah penetapan calon. Sebab, hal tersebut melanggar aturan.

Kordiv Hukum Data dan Informasi Bawaslu Sumenep, Imam Syafi ‘i mengatakan, setelah tahapan kampanye sudah masuk dan penetapan calon sudah dilakukan, maka dilarang memasang baleho dan APK lainnya.

“Setelah ditetapkan menjadi calon, mereka baru bisa melakukan kampanye, dan itu pun ada tahapan-tahapan tertentu kapan boleh kampanye dan kapan tidak boleh kampanye. Saat ini sudah ada undang undang yang mengaturnya,” katanya, Rabu (8/1/2020).

Jika melanggar, maka akan diberikan sanksi. Dirinya sudah bekoordinasi dengan pihak keamanan, seperti satpol PP, bahakan dengan Polda Jatim.

“Nanti kami akan mengirim IKP (Indek Kerawanan Pemilihan) kepada pihak keamanan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Untuk selanjutnya, Bawaslu juga akan mengawasi rekrutmen PPK yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep. Pengawasan itu terkait boleh dan tidaknya mereka mendaftar.

“Hal itu sebagai bentuk kedisiplinan, agar Pilkada 2020 aman dan damai serta sesuai aturan,” paparnya.

Imam melanjutkan, mengenai pengawasan dan kebutuhan Bawaslu Sumenep, Pemkab Sumenep menyiapkan angagran Rp25 miliar. Separuh anggarannya, digunakan untuk honor Panwascam, PPL, termasuk pengawas PPS.

Sebelumnya, Kutua Bawsalu Sumenep Anwar Noris juga melarang penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Hal tersebut tertuang di Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Hal itu berdasarkan surat Bawaslu dengan Nomor: 0292/K.JI-26/PM.00.02/XII/2019,” ujarnya.

Menurutnya, dalam Peraturan KPU RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 15 tahun 2019, penetapan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah tahun 2020, dilaksanakan pada 8 Juli 2020.

Artinya, kepala daerah tidak boleh melakukan rotasi atau mutasi jabatan ASN, terhitung mulai 8 Januari 2020. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

“Kami berharap Pilkada 2020 berjalan aman tanpa ada kendala, ada kerjasama yang baik dari semua pihak agar mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku,” tutupnya. (imd/waw)

Komentar

News Feed