Bebek Rizky Hadapi Dahsyatnya Dampak PPKM, Tidak Tega Pecat Karyawan, Keuangan Merisaukan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) SUNYI: Pengunjung rumah makan Bebek Rizky terus menyusut selama wabah Covid-19 dan diperparah dampak kebijakan PPKM.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN- Waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 WIB. Meski sudah siang, Syakur Sabidin, manajer rumah makan Bebek Rizky ini masih bersantai di rumahnya. Kondisi yang tidak biasa bagi manajer salah satu rumah makan terkenal dan super sibuk di Bangkalan tersebut. Terang saja, sejak wabah Covid-19 melanda Bangkalan, jumlah pengunjung rumah makan yang dikelolanya terus berangsur turun.

FA’IN NADOFATUL M, BANGKALAN

Di kediamannya di Kelurahan Mlajah, Bangkalan pada Selasa (3/7/2021) itu, Syakur hanya sibuk dengan ponselnya, memastikan kondisi rumah makannya yang memiliki 6 cabang itu.

Baginya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) cukup berdampak bagi usahanya. Di tengah kembang kempis konsumen yang terus menyusut, dia berusaha tetap buka rumah makan. Sebab, ada tanggung jawab menggaji 150 karyawannya.

Kondisi itu juga membuatnya mengambil pilihan sulit. Beberapa karyawannya diberikan pilihan untuk cuti sementara dan bekerja secara shift, 15 hari masuk kerja dan 15 hari berikutnya libur.

“Penurunan pendapatan sudah sejak satu tahun lalu sebenarnya. Tapi paling parah saat jembatan Suramadu disekat. Banyak masyarakat enggan keluar rumah, yang menyebabkan harus mengurangi produksi makanan,” katanya mengeluhkan kondisi sumber penhidupannya yang mulai terengah-engah itu.

Syakur mengakui, sektor ekonomi paling merasakan dampak PPKM level empat yang diterapkan di Bangkalan. Banyak pelaku usaha harus gulung tikar. Jika ada yang tetap bertahan, harus menghadapi ketidakpastian situasi.

Baginya, kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan itu seperti tidak ada ketegasan. Sebab, PPKM dinilai hanya mematikan perekonomian pelaku usaha secara perlahan, khususnya usaha kuliner.

Dia meyakni tidak sedang membual, karena usahanya sudah mulai merugi, bahkan sudah kehilangan pendapatan mencapai 30 persen. Sementara sebelum wabah Covid-19, di satu cabang rumah makannya, bisa menghabiskan 200 porsi nasi bebek dalam sehari.

Seiring Syakur harus memikirkan biaya operasional dan gaji pegawainya, berubah-ubah pula kebijakan PPKM. Pembatasan sosial yang berlevel-level itu dinilai membuatnya semakin bingung. Peraturan itu juga dinilainya setengah hati. Kini, dia nyaris kehabisan akal untuk mengatur keuangan usahanya itu.

“Mau gaji karyawan pakai apa kalau terus seperti ini. Akhirnya saya sering rembuk sama karyawan agar bisa saling bantu dengan kondisi seperti ini. Mau tidak mau harus saya ubah sistem kerjanya,” jelasnya menyampaikan pilihan strategi yang dia memiliki tanpa harus memecat karyawan dan menutup usaha kulinernya tersebut.

Beruntung karyawannya mengerti kondisinya. Kadang karyawannya banyak yang memilih tetap bekerja meski tidak penuh selama sebulan dan dengan gaji separuhnya. Sedangkan bagi yang tidak bersedia dengan sistem itu, diberi pilihan untuk mengambil cuti sementara sampai keuangan usahanya kembali membaik, minimal tidak mengalami pengurangan omzet.

Namun Syakur memastikan, kondisi itu tidak merubah cara melayani konsumen yang selama ini sudah menjadi pelanggan tetap.

Dari 150 karyawannya, ada empat karyawan yang memilih mengambil cuti. Mereka kini bertani di desanya masing-masing.

“Selama PPKM Mikro ini yang saya andalkan dan pemasukan hanya dari pemesanan travel. Karena kami memang sudah bekerja sama dengan travel bus jurusan Sumenep-Jakarta,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak memikirkan nasib para buruh dan pelaku usaha. Jika seandainya dia memilih merumahkan atau memecat karyawannya, dari mana yang mereka mendapatkan pekerjaan. Sebab banyak karyawannya hanya bekerja di rumah makannya dan dalam situasi wabah juga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Namun jika tetap mempertahankan semua karyawannya sementara pendapatan turun, dia juga kebingungan mendapatkan sumber gajinya.

“Pemerintah memang membolehkan rumah makan buka, tapi harus bungkus. Tapi di Madura tidak bisa diterapkan seperti itu, masyarakat di sini tidak familiar dengan sistem online. Kalau bungkus ini kan hanya cukup karyawan 5 sampai 10 orang saja setiap cabang, karyawan lainnya mau dikemanakan,” keluhnya lagi.

Sebelumnya, dia sempat mengikuti rapat mengenai kebijakan itu. Tetapi rapat yang dipimpin oleh kapolres Bangkalan itu, Syakur mengatakan bahwa kapolres meminta owner setiap pelaku usaha untuk menutup gaji karyawannya dulu.

“Pemerintah seenaknya memberikan solusi itu, dalam manajemen atau sebuah perusahaan tidak bisa seperti itu. Kalaupun owner mau menutup gaji karyawannya, itu merupakan bentuk kepeduliannya. Ini kan namanya kebingungan pemerintah yang tidak bisa memberikan bantuan dan subsidi,” tukasnya.

Kini Syakur harus merelakan tidak mendapatkan untung dari usahanya, sebab telah berkomitmen untuk tetap mempertahankan rumah makan bebek Rizky agar tetap buka dan tetap menggaji karyawannya. (waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *