oleh

Beda Jumlah Petani di Manual dan e-RDKK, Bakal Diverifikasi Ulang

Kabarmadura.id/Sampang-Kendari mayoritas kartu tani di Kabupaten Sampang sudah didistribusikan kepada penerima, akan tetapi tidak lantas bisa dimanfaatkan. Sebab, sebagian kartu yang sudah tersalurkan itu tidak valid dan akurat, maka harus diverifikasi ulang.

Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang Suyono. Menurutnya, masyarakat Kota Bahari yang tercover dalam RDKK dan mendapatkan kartu tani sekitar 150 ribu warga, perinciannya 77 ribu kartu sudah disalurkan pada tahun 2019 lalu, sementara sisanya 56 ribu, siap diedarkan tahun ini kepada penerima di berbagai kecamatan.

Di sisi lain, masih ada sebagian petani di Sampang yang belum menerima kartu, maka harus didaftarkan ke bank penyalur yakni BNI agar bisa mendapatkan kartu tani susulan. RDKK yang disusun pada tahun  2017-2018 lalu dan terdata sebanyak 150 ribu petani itu dilakukan secara manual.

Tetapi, pada tahun 2019-2020 diwajibkan menggunakan e-RDKK, sehingga harus dilakukan upaya pembenahan data petani di Sampang, seperti data yang tidak valid, semisal orangnya sudah meninggal, NIK-nya double dan semacamnya untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

“Di e-RDKK ini terdapat 112 ribu petani. Jika data RDKK manual ini disandingkan dengan e-RDKK, maka terdapat perbedaan jumlah petani atau ada data yang tidak valid. Makanya harus dilakukan verifikasi ulang,” ucap Suyono kepada awak media.

Suyono menambahkan, proses pendataan petani melalui e-RDKK itu diklaim lebih akurat dan valid. Dari 112 ribu petani dan sebanyak 77 ribu kartu tani yang sudah didistribusikan akan dilakukan monitor dan evaluasi, jika ada kartu yang salah atau tidak valid, maka akan dilakukan penarikan dari petani dan kartu yang belum aktif segera diaktifkan.

Data petani yang belum valid tersebut, akan terus dilakukan inventaris, karna hingga sekarang kartu tani itu sebagian masih ada di ketua kelompoknya dan sebagian sudah diterima oleh petani.

“Dalam bulan September ini, semua petani yang belum masuk RDKK akan diusulkan lagi dan yang sudah masuk di e-RDKK masih akan dievaluasi terus, jika sudah klir, baru kartunya akan dikeluarkan,” sambungnya.

Kartu tani itu berfungsi untuk menebus pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kuota pupuk masing-masing petani sudah tercatat dalam kartu itu, sesuai luas kepemilikan lahan dan tanaman serta kebutuhan pupuk. Dalam kartu tani tersebut, isinya hanya kuota pupuk setiap pemilik, maka para petani untuk menebus pupuk subsidi ini wajib gunakan kartu tani.

“Data petani yang akan dipakai ke depannya sebanyak 112 ribu ini yang sudah masuk e-RDKK, karena data ini yang sudah valid dan terus mendata petani yang belum tercover,” klaimnya.

Menanggapi hal itu, salah seorang petani di Sampang Abdul Qodir (43) berharap, adanya kartu tani itu betul-betul memudahkan para petani mendapatkan pupuk subsidi dan merata. Sehingga pupuk bersubsidi itu tidak bisa dimonopoli oleh oknum-oknum yang sengaja mengambil keuntungan lebih dengan adanya pupuk subsidi tersebut.

Dirinya bercerita, biasanya jika memasuki musim tanam, keberadaan pupuk bersubsidi itu sering langka, sehingga para petani kerap kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Untuk itu, adanya kartu tani bisa memudahkan dan pemerataan pupuk bersubsidi. Dirinya meminta pemkab harus tetap mengawasi dan mendata petani dengan baik, biar pupuk bersubsidi itu tepat sasaran.

“Saya harap kartu tani ini betul-betul terealisasi sebagaimana mestinya, tidak hanya formalitas. Namun manfaatnya bisa dirasakan oleh para petani dalam mengakses pupuk bersubsi dengan mudah,”harapnya. (sub/pai)

Komentar

News Feed